Detik-detik Polres Sikka Gagalkan Perekrutan Ilegal 8 Warga Talibura, Kapolda NTT: Tak Ada Ruang Bagi Pelaku TPPO

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini mencuat detik-detik Polres Sikka gagalkan perekrutan illegal 8 warga Talibura. Hal ini merupakan sebuah prestasi Polres Sikka Polda NTT dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu orang pelaku perekrutan ilegal tenaga kerja asal Kecamatan Talibura berhasil diamankan setelah kedapatan merekrut delapan warga tanpa izin resmi untuk dipekerjakan di Kalimantan Timur.

Kasus tersebut terungkap setelah Yoseph Edyson (30), seorang anggota Polri, melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Sikka pada Rabu, 5 November 2025 sekitar pukul 19.19 WITA. 

Dalam laporannya, Yoseph menyebut adanya aktivitas perekrutan oleh terlapor Y.T (34), warga Desa Mamai, Kecamatan Talibura, yang menjanjikan pekerjaan di perusahaan kelapa sawit.

Hasil penyelidikan awal mengungkap bahwa proses perekrutan dilakukan tanpa dokumen resmi, seperti Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD maupun rekomendasi dari Dinas Nakertrans Provinsi NTT.

Sedikitnya delapan korban telah direkrut oleh pelaku dalam rentang waktu 28 Oktober hingga 4 November 2025, terdiri dari enam laki-laki dan dua perempuan. 

Baca Juga

Buruh Pabrik di Sidoarjo Cabuli 12 Bocah Laki-Laki, Korban Ternyata Tetangga Sendiri

Para korban berasal dari beberapa desa di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waigete, antara lain Desa Mamai, Bangkoor, Watu Omok, Egon, dan Kringa.

Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, melalui Kasat Reskrim Polres Sikka IPTU Djafar Awad Alkatari membenarkan pengungkapan kasus tersebut.

“Pelaku kami amankan di Polres Sikka untuk menjalani pemeriksaan mendalam terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kami juga tengah mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam perekrutan ilegal ini,” ujar IPTU Djafar.

Kasus ini menambah daftar pengungkapan TPPO oleh Polres Sikka dalam dua tahun terakhir. Sepanjang periode 2024–2025, tercatat tiga kasus TPPO telah ditangani Polres Sikka. 

Dua kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan (tahap II), sementara satu kasus masih dalam proses penyidikan.

Langkah cepat yang diambil kepolisian, mulai dari penerimaan laporan hingga penerbitan laporan polisi dengan nomor LP/A/7/XI/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SIKKA/POLDA NTT, menjadi bukti keseriusan Polres Sikka dalam menindak tegas praktik perdagangan orang di wilayah hukumnya.

Menanggapi pengungkapan kasus ini, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra memberikan apresiasi atas langkah cepat dan profesional yang dilakukan Polres Sikka.

“Polda NTT memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Polres Sikka yang kembali berhasil mengungkap kasus TPPO di wilayahnya. Ini menunjukkan komitmen nyata kepolisian dalam melindungi masyarakat NTT dari praktik perdagangan orang,” ujar Kombes Pol Henry Novika Chandra.

Beliau menegaskan, kasus TPPO menjadi perhatian serius Kapolda NTT karena menyangkut martabat dan keselamatan warga NTT, yang kerap menjadi sasaran perekrutan ilegal.

“Kapolda NTT menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku perdagangan orang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara tegas dan transparan, karena ini menyangkut kemanusiaan dan perlindungan warga negara,” tegas Kabidhumas.

Polda NTT juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar daerah atau luar negeri tanpa melalui prosedur resmi, serta segera melapor jika menemukan praktik perekrutan mencurigakan.

“Kami ajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa untuk bersama-sama mencegah TPPO. Laporkan segera jika ada oknum yang menjanjikan pekerjaan tanpa izin resmi. Polisi akan bertindak cepat,” tambah Kombes Henry.

Dengan terungkapnya kembali kasus perdagangan orang ini, jajaran Polda NTT menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat sebagai langkah pencegahan. 

Polres Sikka menjadi salah satu satuan yang aktif dalam mengimplementasikan kebijakan Kapolda NTT untuk menjadikan NTT bebas dari TPPO. (aag)