Seskab Teddy Ungkap Fondasi Kebijakan Prabowo: Tak Ada Kebijakan Tepat Tanpa Data Akurat

Jakarta, tvOnenews.com — Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dibangun di atas satu prinsip utama yaitu akurasi data.

Penegasan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta.

Acara berskala nasional tersebut dihadiri lebih dari 1.400 Kepala BPS dan Kepala Dinas Sosial dari seluruh Indonesia, yang dinilai sebagai garda terdepan dalam memastikan fondasi data pemerintahan berjalan kuat dan konsisten.

“Dibalik kebijakan yang tepat, pasti ada data yang akurat,” tegas Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/11/2025).

Seskab Teddy menjelaskan, kehadirannya dalam Rakornas atas undangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf bertujuan memastikan integrasi data sosial ekonomi berjalan sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

Pemerintah pusat, katanya, menaruh perhatian besar pada sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola oleh BPS sebagai basis keputusan strategis negara.

Baca Juga

KPK: Presiden dan Wapres Melaporkan LHKPN Tepat Waktu

“Dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, data menjadi fondasi untuk pembuatan sekaligus implementasi kebijakan. Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat,” ujar Teddy.

Ia menegaskan, DTSEN menjadi pencapaian bersejarah karena untuk pertama kalinya seluruh data sosial ekonomi bangsa terkonsolidasi dalam satu sistem terpadu.

“Satu data, satu acuan, satu referensi bersama,” imbuhnya.

Di hadapan para pimpinan daerah, Seskab Teddy memberikan instruksi tegas agar tidak ada lagi kesalahan input atau ketidakcocokan data yang berpotensi menggagalkan ketepatan sasaran program pemerintah.

“Agar program dan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Tidak boleh lagi ada data yang salah, tidak boleh ada yang terlewat, tidak ada lagi warga yang harusnya berhak menerima bantuan namun tidak terdata,” ujarnya.

Dalam sesi dialog, Teddy mendengarkan langsung pengalaman dari perwakilan daerah seperti Aceh, Papua, NTT, dan Sulawesi Utara. Ia mengakui tantangan geografis, biaya logistik, serta kesulitan menjangkau wilayah terpencil, namun menilai dedikasi petugas tetap luar biasa.

“Ada yang bercerita tentang sulitnya akses ke daerah perbatasan, biaya transportasi tinggi, hingga tantangan menjangkau desa-desa terpencil. Semua menjadi pengingat betapa besar dan beragamnya Indonesia. Namun satu hal yang sama dari mereka semua: semangat untuk memastikan data Indonesia benar, akurat, dan adil bagi seluruh rakyat,” tutur Teddy.