Ikhlas Ikut Arahan Presiden Prabowo soal Bayar Utang Whoosh, Padahal Purbaya Maunya…

Jakarta, tvOnenews.com – Pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Dalam sesi taklimat media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Purbaya mengaku secara pribadi lebih memilih untuk tidak membayar utang tersebut. Namun, ia menegaskan keputusan final sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau saya mending nggak bayar, tapi itu kan ada kebijakan dari atas, Presiden dan lain-lain, berdiskusi. Tapi ini belum diputuskan,” ujar Purbaya kepada wartawan.

Pernyataan itu langsung menjadi sorotan karena menyinggung posisi pemerintah dalam menyelesaikan komitmen keuangan proyek transportasi berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara tersebut. Menurut Purbaya, hingga saat ini pembahasan masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final.

Pembagian Peran Pemerintah dan Danantara

Purbaya menjelaskan, arah pembahasan cenderung mengarah pada skema pembagian peran antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dalam skema tersebut, Kementerian Keuangan disebut hanya akan menanggung biaya yang berkaitan langsung dengan infrastruktur dasar, seperti rel dan jalan pendukung.

Sementara itu, komponen yang bersifat operasional seperti rolling stock—termasuk rangkaian kereta dan sistem pendukungnya—diproyeksikan menjadi tanggung jawab pihak lain di luar Kemenkeu.

Baca Juga

Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Mentrans Dorong Swasembada Pangan Kawasan Transmigrasi

“Rolling stock mereka yang menanggung. Tapi saya belum mendapat kesimpulan. Maka saya bilang kalau nanti mereka diskusi ke sana, saya ikut. Saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat keuangan negara,” tegasnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa diskusi masih berjalan dan setiap keputusan harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara serta keberlanjutan layanan kereta cepat itu sendiri.

Danantara Tegaskan Komitmen Operasional Whoosh

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa penanganan utang harus dilakukan secara terukur. Danantara dan pemerintah, menurutnya, sepakat untuk berbagi peran demi memastikan keberlanjutan operasional Whoosh.

Dony menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melihat manfaat besar yang diberikan Whoosh bagi masyarakat. Dari efisiensi perjalanan Jakarta–Bandung hingga pergerakan ekonomi di koridor Jawa Barat, keberadaan Whoosh dinilai strategis dan tidak boleh terganggu akibat persoalan utang.

Karena itu, Danantara akan fokus pada aspek operasional agar layanan Whoosh semakin efisien, tepat waktu, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.

Pemerintah Fokus Infrastruktur, Danantara Garap Efisiensi

Melalui skema pembagian tanggung jawab ini, pemerintah disebut akan memegang peran dalam penguatan infrastruktur dasar. Hal ini meliputi pengelolaan dan perbaikan berbagai fasilitas penunjang jalannya operasional kereta cepat, sekaligus memastikan proyek tersebut tetap selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang.

Sementara itu, Danantara akan mengelola operasional harian Whoosh agar tidak hanya berjalan efisien, tetapi juga mampu menarik lebih banyak pengguna dari wilayah Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Dengan peningkatan layanan dan efisiensi operasional, diharapkan beban keuangan proyek dapat semakin ringan.

Menanti Keputusan Final Presiden Prabowo

Meski berbagai skema telah dibahas, Purbaya menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah harus mempertimbangkan keamanan fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

“Yang jelas, saya ikut arahan Presiden. Kita cari yang terbaik buat keuangan negara,” pungkas Purbaya.

Hingga kini, publik menunggu bagaimana pemerintah dan Danantara merumuskan penyelesaian utang Whoosh secara komprehensif tanpa mengganggu layanan transportasi modern yang sudah dinikmati masyarakat.

Dengan kompleksitas proyek dan besarnya investasi yang telah digelontorkan, keputusan ini akan menjadi salah satu kebijakan penting pemerintahan Prabowo terkait masa depan infrastruktur transportasi Indonesia. (ant/nsp)