Di Forum COP30, Ketua DPD RI Sultan Serukan Paradigma Baru Green Democracy
- istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan perlunya penerapan Demokrasi Hijau sebagai paradigma baru pembangunan di tengah menguatnya krisis iklim dan menurunnya kualitas demokrasi global.
Pandangan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci pada sesi “Green Democracy and the Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation” dalam rangkaian The Investment COP yang diadakan World Climate Foundation di Belém, Brasil, Kamis (13/11/2025).
Sultan menyampaikan bahwa banyak negara masih terjebak pada pola pembangunan yang tidak memperhitungkan keseimbangan ekologis.
Praktik ini, menurutnya, melahirkan kerusakan lingkungan, ancaman pangan, hingga masalah kesehatan yang dialami jutaan warga dunia.
“Demokrasi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan pada akhirnya akan gagal,” ujar Sultan.
Kemudian, ia menilai demokrasi global kini memasuki titik jenuh dan membutuhkan penyegaran melalui pendekatan baru yang mengintegrasikan aspirasi politik, representasi daerah, dan kepentingan ekologis.
Bahkan dia mengungkapkan, Indonesia baru saja mendeklarasikan Hari Demokrasi Hijau pada 9 November 2025 yang dihadiri lebih dari 25.000 peserta.
Tahun depan, DPD RI berencana menyelenggarakan Konferensi Dunia Demokrasi Hijau tentang Hutan Tropis sebagai bagian dari diplomasi hijau parlemen.
Dalam forum tersebut, Sultan memaparkan tiga rancangan undang-undang yang kini menjadi prioritas legislasi nasional: RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat, dan RUU Daerah Kepulauan.
Ketiganya, menurut dia, merupakan landasan penting dalam transisi menuju ekonomi hijau.
Ia juga menyoroti terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang membuka peluang investasi luas di sektor energi terbarukan.
Dengan proyeksi kebutuhan listrik nasional mencapai lebih dari 330 gigawatt pada 2045, Indonesia dinilai memiliki ruang yang sangat besar bagi investor energi hijau.
“Langit adalah batasnya bagi investasi energi hijau di Indonesia,” kata Sultan.
Pada bagian lain, Sultan mengingatkan bahwa suhu rata-rata bumi telah mencapai 1,42 derajat Celsius dan berpotensi melewati ambang 1,5 derajat dalam dekade mendatang.
Ia menilai lemahnya koherensi politik global menjadi penyebab utama kegagalan 70 persen kebijakan iklim, sebagaimana ditemukan UNDP.
Karena itu, ia mendorong agar Demokrasi Hijau dipandang sebagai strategi pembangunan yang mengarahkan negara pada bisnis hijau, pendidikan hijau, hingga gaya hidup hijau.
“Kita tidak bisa menghentikan pembangunan, tetapi dapat menyeimbangkannya dengan kebijakan yang berpihak pada alam,” ujarnya.
Mengakhiri pidatonya, Sultan menyerukan agar negara-negara peserta COP mengedepankan tindakan nyata dalam mitigasi perubahan iklim.
“Saatnya melangkah bersama, bukan hanya dengan deklarasi, tetapi dengan aksi yang terukur,” tutup Sultan.
Selain Sultan, hadir juga pada sesi tersebut pembicara lainnya yakni: Andrew Steer Profesor of Practice Global School of Sustainability and international growth centre, London School of Economics yang mengangkat tema: From Grants to Growth: Philanthropy’s Role in Unlocking Climate Investment (Dari Hibah ke Pertumbuhan: Peran Filantropi dalam Membuka Investasi Iklim). (aag)
Load more