Celotehan Menohok Mahfud MD soal Utang Whoosh: Dugaan Korupsinya Harus Tetap Diselidiki!

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal utang Whoosh atau kereta cepat masih menjadi perbincangan elite politik. Bahkan, baru-baru ini, Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD lontarkan celotehannya yang menohok soal Whoosh.

Selain itu, ia juga tak lupa mengapresiasi langkah pemerintah menyikapi utang proyek kereta cepat Whoosh.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan akan bertanggung jawab atas utang Whoosh. 

Dalam hal ini, pemerintah akan mencicil utang Whoosh sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

Karena menurut Prabowo, kereta cepat seperti Whoosh tidak boleh hanya dilihat dari untung-rugi finansial.

Melainkan dari manfaatnya untuk masyarakat, misalnya untuk mengurangi kemacetan, polusi, dan mempercepat perjalanan.

Menyikapi hal itu, Mahfud MD mengingatkan, pemenuhan kewajiban pembayaran utang Whoosh tidak boleh menghapus atau menghentikan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek tersebut. 

Bahkan ia menyebut langkah KPK yang masih terus bergerak mengusut kasus itu sebagai hal yang positif.

Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi harapan Prabowo, di mana uang negara yang dipakai untuk proyek dan subsidi transportasi harus dikelola dengan bersih dan transparan

"Pemerintah, dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan Cina. Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU, tetapi dugaan korupsinya harus tetap diselidiki."

"Memenuhi kewajiban bayar bukan berarti menghapus korupsinya. Bagus juga, KPK ternyata tetap bergerak," ucap Mahfud MD dalam unggahannya di Twitter (X), Sabtu (15/11/2025).

Selain itu, Mahfud ingin agar Menteri Keuangan Purbaya fokus dalam pengungkapan praktik korupsi di lingkungan Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Dalam pesannya kepada Purbaya, Mahfud menekankan pentingnya membersihkan dua lembaga tersebut dari praktik korupsi dan “tikus-tikus” yang selama ini bersembunyi di dalamnya.

"Untuk Pak Menkeu Purbaya, karena urusan Whoosh sudah diambil alih oleh Presiden dan dugaan korupsinya tetap harus dilanjutkan oleh KPK, maka sebagai Menkeu dia (Purbaya) harus lanjutkan membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari korupsi dan semua tikus yang bersembunyi di sana," jelas Mahfud.