DPR Bantah KUHAP Terbaru Izinkan Polisi Tangkap dan Geledah Terduga Pelaku Tanpa Konfirmasi Tindak Pidana

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman membantah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru mengizinkan polisi menangkap hingga menggeledah terduga pelaku tanpa adanya konfirmasi tindak pidana.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025). 

Dia menyebut isu yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoaks.

“Hoaks keempat adalah polisi bisa melarang, menangkap, menggeledah, meninggalkan tempat bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana,” ujar Habibur.

Dia menegaskan sesuai Pasal 93 dan Pasal 90 KUHAP terbaru menyatakan bahwa penangkapan serta penggeledahan harus dilakukan dengan minimal dua alat bukti.

“Hal ini juga tidak benar bahwa menurut Pasal 93 dan Pasal 90 KUHAP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal dua alat bukti,” kata dia.

Baca Juga

Hanya Penyajian Akuntansi Masa Transisi, OJK Bantah Alami Defisit Anggaran dalam Laporan Keuangan 2025

“Sementara, penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci,” tambah Habibur. 

Sebelumnya, Habibur juga membantah polisi dapat dengan bebas menyadap, merekam, dan mengutam-atik alat komunikasi digital tanpa izin hakim. 

“Kalau RUU KUHAP disahkan polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali,” kata Habibur.

Dia menegaskan pasal terkait penyadapan tersebut tidak diatur dalam RUU KUHAP yang akan disahkan DPR. Pasal tersebut akan diatur dalam UU tersendiri.

“Kami perlu klarifikasi bahwa menurut Pasal 135 Ayat 2 KUHAP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHAP, tapi akan kita atur di UU sendiri yang membahas soal penyadapan,” katanya. (saa/aag)