News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ruu Kuhap

Pakar Hukum Desak UU Perampasan Aset Disahkan Tahun Ini

Pakar Hukum Desak UU Perampasan Aset Disahkan Tahun Ini

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset didesak dishkan menjadi Undang-Undang (UU) pada tahun 2026.
DPR Bantah KUHAP Terbaru Izinkan Polisi Tangkap dan Geledah Terduga Pelaku Tanpa Konfirmasi Tindak Pidana

DPR Bantah KUHAP Terbaru Izinkan Polisi Tangkap dan Geledah Terduga Pelaku Tanpa Konfirmasi Tindak Pidana

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman membantah KUHAP terbaru mengizinkan polisi menangkap hingga menggeledah terduga pelaku tanpa adanya konfirmasi tindak
DPR Bantah Polisi Bisa Bekukan Tabungan Tanpa Izin Hakim di KUHAP Terbaru

DPR Bantah Polisi Bisa Bekukan Tabungan Tanpa Izin Hakim di KUHAP Terbaru

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah sejumlah isu yang beredar di media sosial terkait pasal-pasal yang dianggal bermasalah pada RUU KUHAP.
DPR Bantah RUU KUHAP Izinkan Polisi Diam-Diam Menyadap hingga Utak-atik HP Tanpa Izin Hakim

DPR Bantah RUU KUHAP Izinkan Polisi Diam-Diam Menyadap hingga Utak-atik HP Tanpa Izin Hakim

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah sejumlah isu yang beredar di media sosial terkait pasal-pasal yang dianggap bermasalah pada RUU KUHAP.
Hari ini, Personel Gabungan Siaga Amankan Aksi Unjuk Rasa Pengesahan RUU KUHAP di Gedung DPR

Hari ini, Personel Gabungan Siaga Amankan Aksi Unjuk Rasa Pengesahan RUU KUHAP di Gedung DPR

Personel gabungan siap mengamankan aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen terkait pengesahan RUU KUHAP dan RUU Perkoperasian, yang akan dilaksanakan di Gedung DPR/MPR RI
Bakal Disahkan Jadi UU, RUU KUHAP Dinilai Telah Lalui Tahapan Transparan dan Demokratis

Bakal Disahkan Jadi UU, RUU KUHAP Dinilai Telah Lalui Tahapan Transparan dan Demokratis

DPR RI berencana mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) meski menuai pro-kontra.
Pimpinan DPR Ungkap Pengesahan RUU KUHAP Tetap Jalan Meski Koalisi Masyarakat Sipil Buat Laporan

Pimpinan DPR Ungkap Pengesahan RUU KUHAP Tetap Jalan Meski Koalisi Masyarakat Sipil Buat Laporan

DPR memastikan pengesahan RUU KUHAP tetap berlangsung meski Koalisi Masyarakat Sipil melapor ke MKD terkait dugaan manipulasi partisipasi publik.
RUU KUHAP Siap Disahkan 18 November, Gelombang Penolakan Membesar: 9 Pasal Dinilai Berbahaya untuk Warga

RUU KUHAP Siap Disahkan 18 November, Gelombang Penolakan Membesar: 9 Pasal Dinilai Berbahaya untuk Warga

RUU KUHAP disepakati DPR dan Pemerintah untuk disahkan 18 November 2025, namun publik menolak karena 9 pasal dinilai berbahaya dan melemahkan hak warga.
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut DPR Manipulasi ‘Partisipasi Publik’ dalam Pembahasan RUU KUHAP

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut DPR Manipulasi ‘Partisipasi Publik’ dalam Pembahasan RUU KUHAP

Koalisi Masyarakat Sipil menuding Komisi III DPR RI memanipulasi partisipasi publik dalam proses menyerap aspirasi terkait RUU KUHAP.
Pembahasan RUU KUHAP Dijadwalkan di Rapat Paripurna, Dua Hal ini Jadi Sorotan Organisasi Advokat

Pembahasan RUU KUHAP Dijadwalkan di Rapat Paripurna, Dua Hal ini Jadi Sorotan Organisasi Advokat

PERADI SAI turut buka suara terkait adanya ketentuan baru dalam RUU KUHAP. Setidaknya, ada dua isu yang menjadi perhatian organisasi advokat tersebut. Menurut..
Komisi III DPR Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua Masukan soal RUU KUHAP

Komisi III DPR Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua Masukan soal RUU KUHAP

Habiburokhman minta maaf DPR tak bisa akomodir semua masukan RUU KUHAP. RUU ini disiapkan sebagai pendamping KUHP yang akan berlaku pada 2026.
Komisi III DPR Target Pembahasan RUU KUHAP Selesai Sebelum 2026

Komisi III DPR Target Pembahasan RUU KUHAP Selesai Sebelum 2026

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya menargetkan pembahasan RUU KUHAP bisa selesai pada tahun ini.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

KPK Diduga Lakukan OTT di Binjai, Oknum Pejabat yang Diamankan Diduga dari Langkat

KPK Diduga Lakukan OTT di Binjai, Oknum Pejabat yang Diamankan Diduga dari Langkat

Baru-baru ini warga Sumut dihebohkan dengan pemberitaan KPK diduga lakukan OTT Bupati di Sumut. Bahkan, kabar yang beredar diduga KPK lakukan OTT di Kota Binjai
Sudah 7 Bulan Bergulir Bagaimana Kabar Kasus CCTV Inara Rusli? Kini Ada Dugaan Bukti Dihilangkan

Sudah 7 Bulan Bergulir Bagaimana Kabar Kasus CCTV Inara Rusli? Kini Ada Dugaan Bukti Dihilangkan

Penanganan kasus dugaan akses ilegal rekaman CCTV milik artis Inara Rusli hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Aldi Taher Murka usai Baskara Putra Sebut Kameramen Tolol dan Katro, Langsung Serang Balik Bilang Gini

Aldi Taher Murka usai Baskara Putra Sebut Kameramen Tolol dan Katro, Langsung Serang Balik Bilang Gini

Setelah cuitan Baskara Putra di media sosial X viral dan menuai pro kontra, artis Aldi Taher ikut turun tangan memberikan pembelaan kepada kameramen.
KPK Diduga Lakukan OTT Bupati di Sumut hingga Dibawa ke Polrestabes Medan

KPK Diduga Lakukan OTT Bupati di Sumut hingga Dibawa ke Polrestabes Medan

Baru-baru ini beredar kabar di media massa hingga media sosial terkait dugaan KPK lakukan OTT bupati di Sumatera Utara (Sumut), pada Kamis (2/7/2026) petang
Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026: Spanyol Menang Mudah atas Austria

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026: Spanyol Menang Mudah atas Austria

Spanyol memastikan diri sebagai tim ke-11 yang lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan Austria dengan skor akhir 3-0 di Stadion Los Angeles, Jumat (3/7/2026) dini hari WIB.
Karpet Merah untuk Investor Asing, Pemerintah Siapkan Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak di PFII

Karpet Merah untuk Investor Asing, Pemerintah Siapkan Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak di PFII

Sejumlah fasilitas khusus disiapkan untuk menarik investor asing agar mau investasi di PFII. Ada kemudahan di bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, perpajakan, hingga pengadilan khusus.
KPK Duga Ada Pemerasan Terkait Deportasi WNA

KPK Duga Ada Pemerasan Terkait Deportasi WNA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya upaya pemerasan terkait upaya penindakan di Ditjen Imigrasi khususnya soal deportasi Warga Negara Asing (WNA).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT