Heboh! Densus 88 Bongkar Jaringan Teroris yang Rekrut 110 Anak Usia 10-18 Tahun Lewat Platform Digital

Jakarta, tvOnenews.com – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri berhasil mengungkap jaringan teroris yang menyasar anak-anak dengan menyebarkan paham radikalisme.

Sedikitnya ada lima tersangka yang merupakan orang dewasa berhasil ditangkap dalam operasi gabungan yang berlangsung sejak Desember 2024 hingga Senin, 17 November 2025. Hal itu diungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Mereka memakai media digital sebagai sarana rekrutmen anak dan pelajar. Kelimanya memanfaatkan platform terbuka seperti Facebook, Instagram, dan game online guna menjaring target, sebelum menghubungi secara pribadi melalui WhatsApp atau Telegram.

“Dalam penangkapan sebelumnya telah ditangkap 3 orang dengan perkara yang berbeda. Dan di grup media sosial tersebut, 5 orang dewasa telah ditangkap,” kata dia, Selasa, 18 November 2025.

Kelima tersangka itu masing-masing berinisial FW alias JT asal Medan; LM (23) asal Banggai, Sulawesi Tengah; PP (37) alias BBMS asal Sleman, Yogyakarta; MSVO (18) asal Tegal, Jawa Tengah; dan JJS alias BS (19) asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dari penyelidikan Densus 88, tercatat sekitar 110 anak-anak berusia 10 hingga 18 tahun, tersebar di 23 provinsi, diduga telah terpapar paham radikalisme oleh jaringan ini.

Baca Juga

Peminat Meningkat, Berlin Tradelab Sokong Literasi dan Edukasi Trading di Indonesia

“Hingga saat ini, Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak-anak yang memiliki usia antara 10 hingga 18 tahun, tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme," kata dia.

Sementara itu Juru Bicara Densus 88, Ajun Komisaris Besar Polisi Mayndra Eka Wardhana menambahkan, anak-anak yang teridentifikasi sebagai korban rekrutmen akan menjalani program deradikalisasi bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk PPA, Kementerian Sosial, serta stakeholder di pusat maupun daerah.

“Untuk saat ini terhadap tersangka dilakukan proses hukum," kata dia.

"Terhadap anak-anak atau pelajar yang kami identifikasi bahwa mereka sebagai korban rekrutmen di sini kami bekerja sama dengan PPA, kemudian Kementerian Sosial, berbagai stakeholder yang ada, baik di pusat maupun di daerah," ujar. (nba)

Foe Peace Simbolon/VIVA