Kejagung Bongkar Modus Baru Korupsi Pajak 2016–2020: 5 Orang Dicegah, Bukan Terkait Tax Amnesty!

Kelima orang tersebut dilarang bepergian ke luar negeri mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026, berdasarkan permintaan resmi dari Kejagung.

Penyidikan Terus Berkembang

Kejagung memastikan bahwa proses penyidikan masih jauh dari selesai. Penggeledahan dilakukan di sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi penyimpanan dokumen maupun bukti elektronik terkait manipulasi pajak. Sejumlah barang bukti pun telah diamankan, meski belum dirinci kepada publik.

Kasus ini berpotensi menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor pajak dalam beberapa tahun terakhir, mengingat posisinya melibatkan oknum internal lembaga yang mengelola penerimaan negara. Publik kini menunggu transparansi hasil penyidikan, terutama terkait potensi kerugian negara dan kemungkinan adanya tersangka baru.

Kejagung menegaskan akan membuka seluruh temuan jika proses penyidikan telah mencapai titik final. Meski begitu, mereka memastikan tidak ada intervensi dari program pemerintah seperti tax amnesty, yang belakangan ini ramai disebut-sebut di ruang publik.

Penegasan Kejagung: Tidak Ada Kaitan dengan Tax Amnesty

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Sorot Transparansi Wacana RPerppu Pemberantasan Tindak Ekonomi dan Pemulihan Perekonomian

Untuk menghindari spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan, Kejagung kembali menegaskan bahwa dugaan korupsi ini tidak berkaitan dengan program pengampunan pajak. Kasus ini berdiri sendiri sebagai dugaan manipulasi yang dilakukan oleh oknum pegawai demi menguntungkan pihak tertentu.

Dengan penyidikan yang terus berkembang dan daftar pencegahan telah diterbitkan, publik berharap kasus ini dapat dibuka secara terang benderang. Pemerintah pun didorong memperkuat pengawasan internal agar praktik serupa tidak terulang.

Kejagung berjanji akan mengumumkan perkembangan terbaru dalam waktu dekat, termasuk kemungkinan penetapan tersangka setelah seluruh alat bukti terpenuhi. (ant/nsp)