BNPB Sindir Kepala Daerah yang Salahkan Hujan Saat Bencana: Masalah Utama Ada di Tata Ruang
- Abdul Gani Siregar/tvOnenews
Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan kepala daerah agar tidak serta-merta menyalahkan curah hujan tinggi setiap kali terjadi bencana.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menilai banyak daerah gagal memahami bahwa mitigasi bencana dimulai dari penataan wilayah, bukan hanya menunggu intervensi pemerintah pusat.
"Seringkali terjadi dan seringkali menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga mereka tidak siap," tegas Raditya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Tata Ruang Buruk Jadi Akar Masalah
Raditya menekankan bahwa persoalan bencana sering kali terkait langsung dengan pelanggaran tata ruang. Ia mencontohkan sejumlah kawasan di Jabodetabekpunjur yang banyak dihuni bangunan melanggar sempadan sungai.
"Contoh saja beberapa wilayah di Jabodetabekpunjur, banyak rumah-rumah yang tinggal persis melanggar sempadan sungai. Kami punya datanya, kami ada datanya via satelit," ujarnya.
Sempadan sungai merupakan zona wajib perlindungan untuk mencegah banjir, erosi, dan kerusakan ekologis. Pelanggaran terhadap kawasan ini disebut memperbesar risiko bencana yang sebenarnya dapat dicegah.
Raditya juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar daerah rawan bencana memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat.
BMKG: Hujan Ekstrem Mengancam Akhir 2025 hingga Awal 2026
Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memperingatkan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi yang diperkirakan terjadi sepanjang Desember 2025 hingga Januari 2026.
"Untuk periode Desember hingga Januari, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi itu diprediksi terjadi di wilayah selatan Indonesia. Termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi Selatan dan Papua Selatan," ujarnya.
BMKG juga mencatat periode November 2025 hingga April 2026 sebagai fase rawan pertumbuhan bibit siklon tropis di selatan Indonesia, yang berpotensi memicu hujan lebat dan angin kencang.
"Dinamika atmosfer sepekan ke depan dipengaruhi oleh banyak hal, ini meningkatkan potensi hujan di beberapa wilayah terutama Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi Barat dan Papua," jelasnya.
Modifikasi Cuaca Tidak Bisa Sembarangan
Terkait operasi modifikasi cuaca, Faisal menegaskan langkah tersebut hanya dapat dilakukan jika gubernur telah menetapkan status siaga darurat.
"Operasi modifikasi cuaca, kerjasama BMKG dan BNPB hanya bisa dilaksanakan ketika gubernur itu menerbitkan status siaga darurat. Tanpa status siaga darurat itu operasi tidak bisa dilaksanakan," ucapnya.
Karena biayanya tinggi, BMKG menyatakan modifikasi cuaca hanya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
"Biayanya sangat mahal Bapak-Ibu, jadi mohon nanti kami akan menerapkan skala prioritas," tutup Faisal.
Dengan peringatan ini, BNPB dan BMKG mendorong kepala daerah untuk lebih serius menata wilayah dan memperkuat mitigasi, bukan sekadar menyalahkan faktor alam saat bencana terjadi. (agr/iwh)
Load more