Mensos Tepis Isu Penjarahan di Sibolga Usai Banjir Bandang: Memang Dibagi-bagikan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespons aksi penjarahan di Sibolga, Sumatera Utara (Sumut) akibat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut.

Ia membantah kejadian tersebut sebagai penjarahan, melainkan memang  dibagikan kepada para korban bencana.

"Kan sudah dijelaskan oleh Kepala BNPB bahwa itu bukan penjarahan, memang dibagi-bagi ke masyarakat. Kemudian, tentu saat mengirimkan bantuan itu ada kendala-kendala, salah satunya kendala medan berat yang tidak bisa ditempuh dengan mudah. Maka, memerlukan bantuan dari udara, baik itu helikopter maupun pesawat. Semua sudah turun tangan, tetapi ada medan yang memang cukup berat," kata Gus Ipul (2/12/2025).

Ia menegaskan, pemerintah sudah mengerahkan seluruh kekuatan untuk membantu para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara optimal.

"Pemerintah bekerja keras semua, enggak mungkin kita itu membiarkan, tetapi justru usaha keras, bahkan Presiden itu memberikan atensi khusus dan memberikan perintah khusus kepada Panglima TNI, Kapolri, BNPB di bawah koordinasi Kemenko PMK. Jadi, semua turun tangan dan BUMN-BUMN seperti PLN, Pertamina juga turun tangan semua," paparnya.

Mensos juga mengemukakan ada bantuan bagi korban yang meninggal dunia berupa santunan Rp15 juta, sedangkan bagi yang luka berat, akan diberikan santunan Rp5 juta.

Baca Juga

Helikopter BNPB Jatuh di Sungai Barito Kalsel Saat Misi Pemadaman Karhutla, Satu Kru WNI Masih Dicari

"Ini adalah bentuk tali asih untuk meringankan beban dan menguatkan kebersamaan kita di tengah-tengah bencana," ujar dia.

Kemensos terus memperkuat dukungan bagi warga terdampak banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kemarin, Senin (1/12), total nilai bantuan logistik bufferstock yang telah didistribusikan Kemensos untuk tiga provinsi tersebut mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Selain bantuan logistik bufferstock, Kemensos juga menggerakkan layanan bantuan bahan natura melalui dapur umum dan dapur mandiri dengan nilai sekitar Rp4,5 miliar.

Layanan dapur umum dan dapur mandiri tersebut menjangkau beberapa titik dengan kapasitas sajian di Sumatera Barat pada 9 titik (Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan) yang melayani sekitar 30.000 bungkus makanan per hari.