Golkar Respons Pernyataan Cak Imin: Yang Berhak Nyuruh Taubat ke Menteri Itu Presiden, Dia Cuma Menko!

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait banjir di Sumatra.

Adapun Cak Imin meminta Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan taubat nasuhah usai banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi pasca bencana.

“Misalnya kalau mereka kekurangan logistik, kekurangan BBM, kekurangan air, kemudian tidak ada jaringan. Sebaiknya pemerintah fokus ke sana, bukan saling menyalahkan gitu,” kata Doli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Dia pun mengatakan ucapan Cak Imin yang meminta menteri-menteri lain melakukan taubat nasuhah telah melampaui kewenangannya sebagai menteri. Sebab, menurut Doli, yang berhak memberikan peringatan kepada menteri adalah presiden.

“Cal Imin itu sebagai apa? Kan dia bukan presiden, dia kan cuma Menko gitu. Jadi yang berhak menegur, yang berhak memberikan peringatan, yang menyuruh tobat atau tidak itu ya kepada menteri, kepada menteri-menterinya itu adalah presiden,” ujar Doli.

Baca Juga

Ketua Umum Gema Keadilan Rahmat Saleh Temui Ketua Umum AMPG Said Al Idrus: Beda Politik Tetap Bersaudara

“Jadi menurut saya Cak imin ini sudah melampaui kewenangannya,” tegasnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengirimkan surat resmi kepada tiga menteri untuk meminta dilakukannya evaluasi total terhadap kebijakan dan penanganan lingkungan hidup. 

Ketiga Menteri tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Menteri  Kehutanan. Langkah ini diambil menyusul terus terjadinya bencana alam di berbagai daerah.

Cak Imin menilai bencana alam yang kerap terjadi seolah menjadi siklus tahunan. Dia menegaskan frekuensi bencana yang berulang merupakan tanda perlunya koreksi besar-besaran oleh pemerintah.

Menurutnya, langkah evaluasi tersebut sebagai bentuk taubatan nasuha atau upaya perbaikan total dengan kesungguhan penuh.

“Hari ini saya mengirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, untuk bersama sama evaluasi total. Evaluasi kebijakan, policy, dan langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah,” kata Cak Imin di Bandung, Jawa Barat, Senin (1/12/2025). (saa/aag)