Pasca Banjir Bandang-Longsor, Kemenhut Hentikan Sementara Pengiriman Kayu Gelondongan di Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com - Kementeria Kehutanan (Kemenhut) resmi menghentikan sementara seluruh kegiatan penebangan, pengangkutan maupun pengiriman kayu gelondongan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Keputusan ini diambil pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi tersebut pada akhir November 2025.

Bencana tersebut menghanyutkan kayu-kayu gelondongan hingga berserakan menutupi jalan dan pemukiman warga.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) Laksmi Wijayanti langkah ini diambil untuk mencegah praktik penebangan ilegal dan pencucian kayu pasca terjadinya bencana.

“Untuk sementara kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat dihentikan sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut,” kata Laksmi dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

“Tidak melakukan pengangkutan, pemuatan, maupun pengiriman kayu dalam bentuk apapun,” sambungnya.

Baca Juga

Terungkap Motif Tiga Pengasuh di Daycare Banda Aceh Aniaya Balita, Ternyata Gara-Gara Kesal Tidak Mau Makan

Laksmi menjelaskan seluruh kayu di TPK harus diamankan dan dilaporkan secara berkala kepada BPHL. Kebijakan ini menjadi penting demi menjaga integritas sektor kehutanan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.

“Keselamatan lingkungan harus ditempatkan di atas target produksi,” kata dia.

Laksmi mengatakan bencana banjir di Sumatera memicu tekanan politis terhadap sektor kehutanan di Indonesia.

Atas hal itu, Kemenhut melarang sektor kehutanan berkegiatan normal untuk sementara. Dia mengatakan pemerintah akan mengevaluasi ulang seluruh kebijakan terkait pemanfaatan hutan.

“Agar menyesuaikan dengan serius seluruh kegiatan operasional yang berpengaruh kerawanan bencana dengan langkah-langkah mitigasi serius,” ujar Laksmi.

Menurut Laksmi, pemerintah akan meminta seluruh pelaku usaha untuk mengevaluasi RKT, memastikan infrastruktur pengendalian air berfungsi optimal, dan memprioritaskan keselamatan lingkungan.

Selain itu, pelaku usaha juga harus memastikan tidak adanya sisa tebangan yang bisa memicu banjir bandang ketika terjadinya cuaca ekstrem.

Laksmi memastikan pemerintah akan melakukan patroli rutin di area rawan longsor dan memberhentikan seluruh kegiatan penebangan di wilayah terdampak banjir bandang. (saa/nba)