Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun: ADKASI Kawal Realisasi APBD TA 2026, TKD Diusulkan Naik

Jakarta, tvOnenews.com - DPR meminta masyarakat bijak dalam mencermati kebijakan pengurangan alokasi transfer ke daerah atau TKD. 

Diketahui, dilihat dari angka, adanya penurunan anggaran TKD 2025 dari Rp 919 triliun menjadi Rp693 triliun, atau penurunan 24 persen. Hanya Rp693 triliun yang dikelola oleh pemerintah daerah, sisanya masuk kementrian/lembaga dalam wujud Presiden atau Banpres dan juga Inpres. Semua bermuara pembangunan untuk rakyat di daerah. 

“Yang tadinya melalui transfer ke daerah sebagian, kemudian dengan proporsi yang agak lebih seimbang, sekarang pemerintah pusat mengambil peran yang lebih banyak,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam acara Rakernassus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta.

Misbakhun memastikan, daerah tetap bisa mendapatkan akses untuk pembangunan di daerahnya. Mekanismenya dengan meminta Inpres atau Banpres di daerahnya masing-masing. 

"Dengan demikian pemerintah daerah tetap mendapatkan dukungan belanja dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur," lanjutnya.

Sementara itu Ketua Umum ADKASI, Siswanto mengatakan, DPRD harus lebih cermat dan melakukan pengawasan yang baik khususnya dalam mengawasi pendapatan dan belanja daerah. ADKASI mendorong realisasi anggaran di daerah pada bulan pertama sampai bulan ketiga 2026 nanti tetap tinggi. 

Baca Juga

Fakta Miris Hardiknas, DPR Soroti 50% Siswa di Indonesia Belum Capai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi

“Realisasi anggaran di daerah harus tinggi dan pemerintahan berjalan baik, sehingga ini akan menjadi dasar usulan dan penilaian Menkeu kepada Presiden, agar TKD ditambah," kata Siswanto.

Siswanto meminta agar semua pimpinan dan DPRD Kabupaten memberikan informasi realisasi anggaran Januari hingga Maret 2026 kepada ADKASI. Laporan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi II dan Ketua Komisi XI DPR RI untuk bahan evaluasi bersama.

Selanjutnya Hasil evaluasi tersebut di jadikan dasar pengajuan penambahan TKD kepada Presiden. 

Siswanto meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bijak menilai, ketika pemerintahan makin bersih dan realisasi anggaran juga semakin baik.