Kaleidoskop 2025: Kepercayaan Publik Terkoyak, ini 5 Pejabat Negara yang Terseret Kasus Hukum, Nomor 4 Paling Disorot

tvOnenews.com - Tahun 2025 menjadi sorotan publik dengan diwarnai oleh sejumlah pejabat negara yang terjerat kasus hukum. 

Penegakan hukum yang dilakukan kepada elit pemerintahan menjadi upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, meski masih menuai pro dan kontra di masyarakat.

Berikut lima pejabat negara yang menyita perhatian publik sepanjang tahun 2025 lantaran menjadi tersangka.

Sumber :

• Pemkab Bekasi

1. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.

Baca Juga

Imbas Kasus Korupsi Importasi Barang di Bea Cukai, KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Impor

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kesepuluh, dan menangkap sepuluh orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada (18/12/2025).

Pada 20 Desember 2025, KPK mengumumkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah Bupati Bekasi sekaligus Kepala Desa Sukadami Bekasi HM Kunang, Pihak swasta bernama Sarjani (SRJ) sebagai tersangka atas kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. 

Sumber :

• jabarprov.go.id

2. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menetapkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin bersama anggota DPRD Kota Bandung, Rediana Awangga sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait permintaan jatah proyek di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Kejari Bandung menetapkan dua tersangka pada (10/12/2025) setelah memeriksa 75 orang saksi dan mengumpulkan dua alat bukti. 

Kedua tersangka diduga secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bandung. 

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi mereka belum ditahan. Kini Erwin mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung.

Sumber :

• ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc

3. Mantan Wakil Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) terjerat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada (20/8/2025).

KPK melakukan OTT terhadap Noel atas dugaan pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan nilai temuan awal Rp201 miliar. 

Penyidik menyita sejumlah aset tambahan, yaitu puluhan kendaraan mewah termasuk sebuah motor Ducati, serta menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari pemotongan honor instruktur serta pungutan liar sertifikasi pekerja.

Noel resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Presiden untuk fokus pada proses hukum. 

Kini KPK telah melengkapi berkas perkara (P21) dan Noel menunggu jadwal persidangan perdana di Pengadilan Tipikor yang dijadwalkan pada awal tahun 2026.

Sumber :

• Istimewa

4. Mantan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim

Kasus mantan Mendikbud Ristek periode 2019-2022, Nadiem Makarim menjadi kasus yang paling disorot publik sepanjang tahun 2025.

Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chrome OS (Chromebook) di lingkungan Kemendikbud Ristek.

Kejaksaan Agung (Kejari) menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka pada (4/9/2025) lantaran menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,9 triliun hingga lebih dari Rp2,1 triliun berdasarkan hitungan penyidik.

Hingga kini proses hukum masih berjalan, sidang perdananya sempat ditunda dan diadakan pada hari ini, Selasa (23/12/2025).

Sayangnya, Nadiem belum bisa hadir untuk menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta lantaran masih pemulihan pascaoperasi. 

Sumber :

• Antara

5. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya

Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, hal ini dikonfirmasi pada Rabu (10/12/2025).

Kemudian, KPK resmi menetapkan Ardito Wijaya sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2025.

Ardito ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, yaitu anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra (RHS), Plt. Kepala Bapenda Lampung Tengah Anton Wibowo (ANW), serta adik Ardito, Ranu Hari Prasetyo.

(kmr)