1.392 Personel Disiagakan di Istana-DPR Amankan Aksi Buruh Tolak UMP, Warga Diimbau Hindari Kawasan Monas

Jakarta, tvOnenews.com – Sebanyak 1.392 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh di sekitar Istana Negara dan depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 29 Desember 2025.

Aksi tersebut digelar terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan pemerintah. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, kepolisian telah melakukan Tactical Wall Game (TWG) dan apel pelayanan sejak pukul 06.00 WIB.

“Personel yang dikerahkan dalam pengamanan ini terdiri dari jajaran Polda, Polres, hingga Polsek dengan total 1.392 personel,” kata Susatyo.

Mantan Kapolsek Metro Gambir itu menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian, unjuk rasa juga akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aksi tersebut terkait dengan pengawalan sidang para terdakwa kasus penghasutan.

Atas dua agenda unjuk rasa tersebut, Susatyo menegaskan bahwa kepolisian menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengedepankan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

“Kami mengimbau seluruh peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara sejuk dan damai. Para orator diminta tidak memprovokasi massa lainnya, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, serta tidak melawan petugas di lapangan,” ujar Susatyo.

Dia menambahkan, seluruh personel pengamanan yang diterjunkan tidak dibekali senjata api. Para petugas juga diperintahkan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional selama bertugas.

“Petugas hadir untuk melayani dan mengawal jalannya kegiatan penyampaian pendapat. Tidak ada anggota yang dibekali senjata api. Pendekatan humanis dan persuasif menjadi prioritas kami selama kegiatan berlangsung,” katanya.

Dalam pelaksanaan pengamanan, personel disebar sesuai dengan ploting masing-masing, khususnya di sekitar kawasan Monas. Langkah ini dilakukan untuk melayani masyarakat serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk kemacetan lalu lintas.

Terkait arus lalu lintas, Susatyo menyampaikan bahwa pengaturan akan dilakukan secara situasional, menyesuaikan dengan perkembangan dan eskalasi massa di lapangan. Masyarakat pengguna jalan pun diimbau untuk mencari jalur alternatif selama aksi berlangsung.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas di sekitar Monas agar menggunakan jalan alternatif guna menghindari kemacetan,” tutur dia.