APBD Jakarta 2026 Terpangkas Rp10,5 Triliun, Demokrat Ingatkan Anggaran Harus Benar-Benar Kembali ke Warga

Di sisi lain, Demokrat mengingatkan penyusutan APBD 2026 berpotensi menghambat realisasi sejumlah program unggulan Pemprov DKI, mulai dari peningkatan kesejahteraan RT/RW hingga 100 persen, perluasan jaringan CCTV untuk keamanan lingkungan, penambahan ruang terbuka hijau (RTH), hingga pembangunan balai kerja.

“Penyusutan APBD 2026 juga akan mempengaruhi transformasi Jakarta menjadi Kota Global. Ke depan kami berharap DBH dari Pemerintah Pusat dapat lebih optimal. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak program prioritas dalam rangka menjadi Kota Global,” tegas Mujiyono.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan keterbatasan anggaran tidak akan mengendurkan fokus Pemprov DKI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan krusial ibu kota. Ia menegaskan APBD 2026 akan dioptimalkan agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Sebagai Gubernur Jakarta, saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang dulu tidak terselesaikan,” kata Pramono.

Dalam struktur APBD 2026, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran antara lain untuk peningkatan infrastruktur kota sebesar Rp3,77 triliun, penguatan modal manusia Rp17,58 triliun, penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri Rp2,70 triliun, serta mobilitas dan kawasan berorientasi transit sebesar Rp7,82 triliun. (agr/ree)