Prabowo Sambut Tahun Baru di Pengungsian, Tegaskan 2026 Jadi Tahun Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penegakan hukum tanpa kompromi.

Dari lokasi pengungsian korban bencana di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Prabowo memastikan negara akan bertindak tegas terhadap seluruh pihak yang melanggar hukum demi melindungi kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghabiskan malam pergantian Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak bencana, Rabu (31/12/2025) malam.

Dalam suasana sederhana di tengah pengungsian, Presiden menekankan bahwa ketegasan hukum merupakan fondasi utama bagi kekuatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita hadapi masa depan kita, hadapi dengan penuh semangat dan optimisme. Negara kita akan semakin kuat dan kita akan bertindak tegas. Semua perusahaan, semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan semuanya,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan tidak akan ada lagi keraguan dalam menindak siapa pun yang tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum, kata dia, menjadi instrumen penting untuk memastikan negara berpihak kepada rakyat.

Baca Juga

Dua Tahun CKG, 105 Juta Orang Terjangkau untuk Deteksi Dini Risiko Kesehatan

“Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut. Kita tidak akan ragu-ragu bertindak demi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan terutama kepentingan rakyat kita,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah dirancang semata-mata untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Ia menekankan bahwa arah pembangunan nasional difokuskan pada kebangkitan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

“Saya tegaskan kembali bahwa semua program kita, semua strategi kita adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kita ingin ekonomi kita bangkit, lapangan kerja kita tambah,” ujarnya.

Pesan Prabowo pada malam Tahun Baru di lokasi pengungsian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa memasuki 2026, pemerintah akan menggabungkan agenda pemulihan, pembangunan, dan penegakan hukum secara tegas demi melindungi rakyat dan memperkuat negara. (agr/nsp)