Resmi Berlaku 2 Januari 2026, Ini Daftar Lengkap Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Pergantian tahun 2026 menjadi momentum penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Memasuki hari kerja pertama tahun ini, Jumat (2/1/2026), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi diberlakukan secara penuh. Aturan ini menggantikan KUHP warisan kolonial dan menjadi rujukan utama penegakan hukum pidana nasional.

KUHP Nasional menyusun jenis-jenis tindak pidana secara sistematis, mulai dari kejahatan terhadap negara hingga kejahatan yang menyentuh kehidupan pribadi warga. Penyusunan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, batasan perbuatan terlarang, serta konsekuensi pidana yang lebih relevan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia.

Berikut rangkuman jenis tindak pidana dalam KUHP Nasional yang resmi berlaku per 2 Januari 2026:

Tindak Pidana Umum dalam KUHP Nasional

1. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara
   Meliputi tindak pidana terhadap ideologi negara, makar, serta ancaman terhadap pertahanan negara.

2. Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
   Mengatur penyerangan fisik maupun penghinaan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden.

3. Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat
   Termasuk makar terhadap negara sahabat, penyerangan kepala negara sahabat, serta penodaan bendera.

4. Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Negara
   Mengganggu rapat resmi lembaga legislatif atau badan pemerintah dapat dipidana penjara hingga 3 tahun atau denda kategori III.

5. Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum
   Mencakup penghinaan simbol negara, penghasutan, gangguan ketertiban, penggunaan ijazah palsu, pelanggaran perizinan, hingga gangguan tanah dan tanaman.

6. Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan
   Mulai dari penyesatan proses hukum, perintangan peradilan, perusakan fasilitas pengadilan, hingga perlindungan saksi dan korban.

7. Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama
   Mengatur perbuatan yang menyerang agama, kepercayaan, serta sarana ibadah.

8. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum
   Termasuk perusakan bangunan, kapal, tindak pidana informatika, jual beli organ tubuh, serta perbuatan yang membahayakan nyawa dan kesehatan.

9. Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Pemerintahan
   Meliputi perlawanan terhadap pejabat, pembangkangan TNI, penyalahgunaan surat resmi, hingga tindak pidana irigasi.

10. Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah
    Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat dipidana penjara hingga 7 tahun.

11. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang
    Memalsu atau mengedarkan uang palsu diancam penjara hingga 10 tahun atau denda kategori VII.

12. Tindak Pidana Pemalsuan Meterai dan Cap Negara

13. Tindak Pidana Pemalsuan Surat
    Termasuk pemalsuan akta autentik dan surat keterangan.

14. Tindak Pidana terhadap Asal Usul dan Perkawinan
    Menggelapkan asal-usul atau menikah dengan penghalang sah dapat dipidana hingga 6 tahun.

15. Tindak Pidana Kesusilaan
    Meliputi pornografi, perzinaan, perbuatan cabul, minuman memabukkan, perjudian, hingga eksploitasi anak.

16. Tindak Pidana Penelantaran Orang
    Menelantarkan orang yang wajib dinafkahi dapat dipidana hingga 2 tahun 6 bulan.

17. Tindak Pidana Penghinaan
    Mengatur pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan lainnya.

18. Tindak Pidana Pembukaan Rahasia
    Membuka rahasia jabatan atau profesi tanpa hak.

19. Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang
    Termasuk penculikan, perdagangan orang, dan perampasan kemerdekaan.

20. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
    Diancam pidana penjara 5–15 tahun dan denda kategori V–VII.

21. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin
    Mencakup pembunuhan dan aborsi.

22. Tindak Pidana terhadap Tubuh
    Penganiayaan, perkelahian berkelompok, dan perkosaan.

23. Tindak Pidana karena Kealpaan
    Kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat.

24. Tindak Pidana Pencurian

25. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

26. Tindak Pidana Penggelapan

27. Tindak Pidana Perbuatan Curang

28. Tindak Pidana terhadap Kepercayaan dalam Usaha

29. Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang atau Bangunan

30. Tindak Pidana Jabatan

31. Tindak Pidana Pelayaran

32. Tindak Pidana Penerbangan

33. Tindak Pidana Penadahan dan Penerbitan

34. Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)
    Perbuatan pidana berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM.

Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional juga mengklasifikasikan tindak pidana khusus dalam Bab XXXV, yang tetap merujuk pada undang-undang sektoral sebagai lex specialis, yaitu:

• Pelanggaran HAM berat

• Tindak pidana terorisme

• Tindak pidana korupsi

• Tindak pidana pencucian uang

• Tindak pidana narkotika

Pengaturan ini menegaskan komitmen negara terhadap penegakan hukum yang tegas, terukur, dan selaras dengan standar nasional serta internasional.

Dengan berlakunya KUHP Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami batas hukum pidana, sementara aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menjalankan tugasnya. (nsp)