GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Restorative Justice Tak Otomatis Hentikan Perkara, Eddy Hiariej Tegaskan Hak Korban Jadi Penentu di KUHAP Baru

Pemerintah menegaskan mekanisme restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak bisa digunakan secara sepihak untuk menghentikan perkara pidana.
Senin, 5 Januari 2026 - 14:01 WIB
Menkum Supratman Andi Agtas
Sumber :
  • Abdul Gani Siregar/tvOnenews

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah menegaskan mekanisme restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak bisa digunakan secara sepihak untuk menghentikan perkara pidana.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menekankan persetujuan korban menjadi syarat mutlak. Tanpa itu, perkara tetap berlanjut ke proses hukum.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Penegasan tersebut disampaikan Eddy dalam jumpa pers terkait implementasi KUHP dan KUHAP baru di kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, restorative justice menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot publik, khususnya penerapannya pada tahap penyelidikan.

“Restorative justice ini terus terang saja yang diprotes itu adalah restorative justice pada tahap penyelidikan. Saya kasih contoh konkret, misalnya, antara si A dan si B lah, si A ini menipu si B uang Rp 1 miliar, si A ini lapor ke penyidik, kalau di lapor itu lidik atau sidik? Lidik dulu, lidik dulu bukan sidik,” kata Eddy.

Ia menjelaskan, dalam tahap penyelidikan, kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor bisa terjadi sebelum perkara naik ke tahap penyidikan. Namun, kesepakatan tersebut tetap harus dilaporkan dan dicatat secara resmi.

“Begitu A lapor kepada polisi, kan lidik, B dipanggil, A bilang ke B, kamu bayar dan saya tidak akan meneruskan perkara, begitu dia bayar selesai, itu restorative bukan? Restorative itu,” imbuhnya.

Eddy menegaskan, restorative justice tidak boleh dilakukan diam-diam. Proses tersebut wajib diberitahukan kepada penyidik dan didaftarkan ke pengadilan agar tercatat secara resmi.

“Hanya saja dari restorative di penyelidikan itu dia harus memberi tahu kepada penyidik untuk kemudian itu diregister, mengapa diberi tahu kepada penyidik? Karena restorative justice itu syaratnya ada beberapa,” ucapnya.

Ia memaparkan, KUHAP baru secara tegas membatasi syarat penerapan restorative justice. Salah satunya, pelaku harus merupakan pelaku pertama kali dan ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun penjara. Namun, syarat paling krusial adalah persetujuan korban.

“Satu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, yang ketiga yang paling penting, persetujuan korban,” jelas Eddy.

Eddy menekankan, tanpa persetujuan korban, mekanisme restorative justice otomatis gugur dan proses hukum wajib dilanjutkan.

“Jadi, saudara-saudara, mau perkara apa pun, kalau korban itu tidak setuju perkara jalan terus, sekali lagi, mau perkara apa pun, kalau korban tidak setuju, perkara jalan terus. Jadi tidak ada restorasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila korban menyetujui, proses restorative justice tetap harus melalui mekanisme formal dan mendapat penetapan pengadilan agar tercatat dan tidak disalahgunakan.

“Kalau korban mau, maka lihat, oh ketentuan pidananya ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian, ini bukan untuk baru pertama kali, kalau restorative itu pada penyidikan atau penuntutan maka harus saling memberi tahu dan tadi yang dikatakan Pak Menteri, harus ada penetapan pengadilan,” tuturnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Mengapa ada penetapan pengadilan? Sekali lagi, supaya teregister. Karena untuk kedua kali sudah tidak boleh,” pungkas Eddy.

Dengan penegasan tersebut, pemerintah memastikan restorative justice dalam KUHAP baru tidak menjadi celah impunitas, melainkan instrumen hukum yang terukur, transparan, dan tetap menempatkan hak korban sebagai pusat keadilan. (agr)
 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Nvidia Tolak Jensen Huang Kembali Jadi CEO, Imbas Dugaan Spionase China?

Nvidia Tolak Jensen Huang Kembali Jadi CEO, Imbas Dugaan Spionase China?

Nvidia menolak mengembalikan Jensen Huang sebagai CEO setelah mundur akibat skandal perselingkuhan dan dugaan keterkaitan dengan jaringan intelijen China.
Messi Dikabarkan Siapkan Somasi untuk Federasi Sepak Bola Argentina

Messi Dikabarkan Siapkan Somasi untuk Federasi Sepak Bola Argentina

Lionel Messi dikabarkan siapkan surat peringatan untuk AFA setelah fotonya diduga dipakai sponsor bir Argentina tanpa izin, di tengah kontrak Michelob Ultra.
Viral Video Pria Ngaku PNS Diduga Lecehkan Driver Ojol, Aksinya Jadi Sorotan

Viral Video Pria Ngaku PNS Diduga Lecehkan Driver Ojol, Aksinya Jadi Sorotan

Viral driver ojek online (ojol) diduga mengalami pelecehan seksual oleh penumpangnya saat mengantar dari kawasan Pizza Hut Harapan Indah menuju PUP Bekasi. 
Mampu Jalin Komunikasi Lintas Ormas, Perti Dorong Sufmi Dasco Dampingi Presiden

Mampu Jalin Komunikasi Lintas Ormas, Perti Dorong Sufmi Dasco Dampingi Presiden

PP Perti secara resmi menyatakan dukungannya kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi jabatan wapres mendampingi Presiden Prabowo Subianto ...
Istana 'Bersih-bersih' Lingkar Inti Presiden Prabowo Pasca Kasus Penyadapan

Istana 'Bersih-bersih' Lingkar Inti Presiden Prabowo Pasca Kasus Penyadapan

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan pihak Istana melakukan sterilisasi terhadap lingkar inti Presiden Prabowo Subianto ...
KAHMI: PLTP Gunung Ungaran Mampu Perkuat Kemandirian Listrik Jawa Tengah

KAHMI: PLTP Gunung Ungaran Mampu Perkuat Kemandirian Listrik Jawa Tengah

Sekretaris Majelis Wilayah KAHMI Jawa Tengah Sapto Widodo menilai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran penting untuk segera -

Trending

Kata Ketua RT soal Rumah Warganya Diduga jadi Posko Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

Kata Ketua RT soal Rumah Warganya Diduga jadi Posko Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

Diketahui penggeladahan tersebut berkaitan dengan rangkaian dugaan makar yang dilakukan oleh Jenderal Listyo Sigit Cs. Santer dikabarkan jika rumah yang di...
Nonton The Remarried Empress Episode 7-8: Heinrey dan Navier Makin Mesra?

Nonton The Remarried Empress Episode 7-8: Heinrey dan Navier Makin Mesra?

Spoiler dan link nonton The Remarried Empress episode 7-8 sub Indo. Heinrey semakin dekat dengan Navier, sementara konflik dengan Sovieshu semakin memanas.
Terungkap Motif Pembunuhan Janda 37 Tahun di Kamar Kos Probolinggo

Terungkap Motif Pembunuhan Janda 37 Tahun di Kamar Kos Probolinggo

Polisi mengungkap pelaku sakit hati dengan ucapan janda 37 tahun, Venti Ediharyanti sebelum melakukan pembunuhan di kamar kos di Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Media Korea Prediksi Hillstate Kalah dari SOOP, Fans Singgung Megawati Hangestri

Media Korea Prediksi Hillstate Kalah dari SOOP, Fans Singgung Megawati Hangestri

Media Korea Selatan memprediksi bahwa Hyundai Hillstate akan menelan kekalahan saat melawan SOOP SOOPers. Nama Megawati Hangestri ikut disinggung oleh sejumlah volimania.
Update Ranking FIFA: Drama di Afrika, Timnas Indonesia Kembali ke Peringkat 116

Update Ranking FIFA: Drama di Afrika, Timnas Indonesia Kembali ke Peringkat 116

Timnas Indonesia kembali ke peringkat ke-116 dunia dalam ranking FIFA pada Rabu (18/11/2026). Skuad Garuda mengalami penurunan dari hari kemarin.
Penyebab Dua Pemuda Berkelahi Saat Shalat Subuh di Masjid Johar Baru

Penyebab Dua Pemuda Berkelahi Saat Shalat Subuh di Masjid Johar Baru

Ihwan mengatakan dua pemuda tersebut diketahui mengalami gangguan kejiwaan sehingga persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan
Rumah Eko Hadi di Cipete Digeledah, Diduga Dijadikan Posko Makar

Rumah Eko Hadi di Cipete Digeledah, Diduga Dijadikan Posko Makar

Rumah salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Eko Hadi (EH), di Cipete, Jakarta Selatan diduga dijadikan posko makar. Adapun kasus dugaan makar tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sasaran-sasaran sadap lainnya.
Selengkapnya

Viral