Rapimnas Golkar Rekomendasikan Pilkada Dipilih DPRD, Minta DPP Perjuangkan di DPR

Jakarta, tvOnenews.com – Partai Golkar merekomendasikan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). 

Rekomendasi itu disepakati dalam Rapimnas I Partai Golkar yang digelar kemarin.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan mayoritas DPD Partai Golkar di tingkat provinsi menyampaikan usulan tersebut dalam pandangan umumnya.

“Dalam Rapimnas I Partai Golkar kemarin, hampir seluruh DPD Provinsi dalam pandangan umumnya, mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Walaupun ada yang menyampaikan dengan beberapa catatan,” kata Doli, Rabu (7/1/2026).

Wakil Ketua Baleg DPR RI itu menjelaskan, aspirasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Rapimnas I Partai Golkar.

“Dengan aspirasi yang berkembang dari dari seluruh DPD PG Provinsi, akhirnya Rapimnas I PG merekomendasikan agar pelaksanaan Pilkada dilakukan melalui DPRD, baik untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan beberapa catatan,” ujarnya.

Baca Juga

Dituding Tilep Rp700 Juta untuk Pilkada, Ini Rekam Jejak Kegagalan Vicky Prasetyo di Dunia Politik

Rapimnas juga meminta DPP Partai Golkar membawa rekomendasi itu ke tingkat pembahasan politik nasional.

“Dan meminta kepada DPP Partai Golkar untuk membahasnya bersama koalisi Partai Politik pendukung pemerintah untuk diperjuangkan dalam revisi UU Pemilu/Pilkada,” kata Doli.

Ia menjelaskan, sebelumnya DPP Partai Golkar telah membentuk Tim Kajian Politik yang bekerja selama sekitar 1,5 tahun untuk mengkaji sistem pemilu, partai politik, hingga Pilkada.

"DPP Partai Golkar juga telah membentuk Tim Kajian Politik yang sudah bekerja selama 1,5 tahun dan sudah menghasilkan beberapa opsi rekomendasi terkait Sistem Pemilu, Parpol, termasuk Pilkada,” katanya.

Terkait sejumlah catatan dari daerah, Doli menyebut Ketua Umum Partai Golkar meminta Tim Kajian Politik DPP Partai Golkar menyusun konsep yang lebih lengkap.

“Terkait dengan catatan yang sampaikan oleh beberapa DPD, Ketua Umum DPP Partai Golkar meminta Tim Kajian Politik DPP Partai Golkar untuk merumuskan konsep yang lebih lengkap,” pungkasnya.

(rpi/ree)