Densus 88 Ungkap 70 Anak di 19 Provinsi Terpapar Konten Kekerasan di Ruang Digital, Terbanyak Ada di Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkapkan sebanyak 70 anak di 19 provinsi Indonesia terpapar konten kekerasan di ruang digital.

Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan puluhan anak ini, tergabung dalam grup True Crime Community (TCC), yang jika tidak ditangani secara serius, akan masuk dan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.

“Anak-anak ini terpapar konten kekerasan di ruang digital khususnya di grup True Crime Community (TCC). Anak-anak ini memang kalau enggak ditangani ya, jadi kalau dalam fase sebelum terorisme, itu akan masuk kepada ekstremisme, kemudian radikalisme, kemudian terorisme,” kata Eddy, di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

“Nah, ini adalah tahap fase awal. Sejak dini kalau tidak ditangani dengan serius dan tidak sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga, ini akan menjadi ancaman ke depannya, khususnya ancaman terorisme,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana menerangkan, dari puluhan anak yang terpapar konten kekerasan digital, paling banyak terdapat di wilayah Jakarta.

“Adapun sebaran wilayah yang teridentifikasi sebagai member group True Crime Community, ada 70 anak di 19 provinsi ya. Di mana provinsi yang terbanyak yaitu DKI Jakarta ada 15 orang, kemudian Jawa Barat 12 orang, dan Jawa Timur 11 orang,” jelas Mayndra.

Baca Juga

Penguatan Ekonomi Reintegrasi Sosial, Kemensos Bantu Eks Napi Terorisme Poso Sulawesi Tengah Rp5 Juta

Adapun sebaran lainnya, di Lampung sebanyak 1 anak, Jawa Tengah 9 anak, DIY 1 anak, Bali 2 anak, NTT 1 anak, Aceh 1 anak, Sumatera Utara 1 anak, Kepri 1 anak, Riau 1 anak, Sumsel 2 anak, Banten 2 anak, Kalbar 2 anak, Kalteng 2 anak, Kalsel 3 anak, Sulteng 1 anak, dan Sultra 2 anak.

Lebih lanjut Mayndra mengatakan, sebaran usia daripada 70 anak ini, didapati rentang usia 11 tahun sampai dengan 18 tahun dan didominasi oleh umur 15 tahun. Jadi transisi antara SMP ke SMA.

Kemudian, Mayndra menerangkan, upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihaknya yakni diberikan asesmen hingga konseling dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

“Terhadap 70 anak ini, kurang lebih 67 orang sudah dilakukan asesmen, mapping, konseling, dan sebagainya dengan berbagai stakeholders yang ada di masing-masing wilayah,” jelas Mayndra.