Komdigi dan KPI Digeruduk Massa Aksi Buntut Pandji Pragiwaksono Singgung Ormas Keagamaan Kelola Tambang Lewat Tayangan Mens Rea

Jakarta, tvOnenews.com - Kantor Kemeneterian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjadai sasaran aksi unjuk rasa oleh massa dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu (7/1/2026).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh dua organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Indonesia itu menuntut keberatan akan tayangan Mens Rea besutan Pandji Pragiwaksosno melalui platform streaming video on-demand.

Koordinator aksi, Rizki Abdul Rahman mengatakan program besutan komika Pandji Pragiwaksosno sempat menyinggung pengelolaan tambang oleh dua ormas keagaaman itu sebagai politik balas budi.

Sebab, Rizki menilai materi komedi yang disampaikan itu lebih menjorok pengiiringan opini hingga berpotensi menimbulkan kesalahapahaman publik.

"Apalagi narasi suara (pemilu) NU dan Muhammadiyah diminta dengan ditukar mengelola tambang. Ini adalah sikap merendahkan, memuat kebencian yang tidak pantas disampaikan," kata Rizki, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Tak hanya itu, Rizki menilai jika materi komedi yang disampaikan dalam program besutan Pandji tersebut tak mencerinkan candaan yang sehat.

Sebab, materi komedi pada tayangan itu dianggap pihaknya lebih bertujuan mengiring opini publik serta menyinggung kelompok masyarakat tertentu.

"Pandji telah menodai nilai-nilai komedi dengan melontarkan materi-materi yang syarat akan polarisasi, perpecahan, dan menjurus pada fitnah terhadap NU dan Muhammadiyah," ungkapnya.

Dalam kesemoatan yang sama, Ketua Aliansi Muda Muhammadiyah (AMM), Laode mengaku kedua ormas kegamaan tersebut memilikki peran penting bagi Indonesia.

Karenanya, pihaknya mengaku keberatan usai adanya materi komedi milik Pandji yang tayang dalam karya Mens Rea.

“Kami menyayangkan jika pembahasan soal mens rea disampaikan dengan menjadikan NU dan Muhammadiyah sebagai bahan candaan. Dua organisasi ini adalah rumah besar umat, yang selama ini berperan menjaga akal sehat, moral, dan kehidupan kebangsaan," kata Laode.

"Humor boleh, kritik boleh, tapi ketika menyentuh simbol keumatan, sebaiknya disampaikan dengan lebih bijak agar pesan tidak melukai dan substansi hukum tidak kabur," pungkasnya.(raa)