Mayoritas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Mensesneg: Kami Menghormati Semua Pendapat

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah merespons munculnya gelombang penolakan publik atas wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung melalui DPRD.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah menghormati munculnya perbedaan sikap di masyarakat.

“Kami menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (9/1/2026).

Pernyataan Prasetyo muncul setelah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil penelitian terbarunya yang menunjukkan penolakan mayoritas masyarakat terhadap skema Pilkada tak langsung.

Menurut hasil survei tersebut, 68 persen masyarakat tidak setuju kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyebut angka penolakan tersebut signifikan dan merepresentasikan arus besar opini publik.

Baca Juga

Ketua Pansus Sampah DPRD, Judistira Dorong Transformasi Total Kelola Sampah Jakarta

“Hasil riset yang kami paparkan terbaru hari ini mengonfirmasi bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak pilkada lewat DPRD,” ujar Ardian di kantor LSI, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ardian menambahkan, angka di atas 60 persen dalam survei opini publik umumnya dianggap masif dan sistemik.

“Karena dalam opini publik, ketika melewati batas 60 persen daripada persetujuan publik, itu berarti efeknya sudah besar,” ucapnya.

Wacana Pilkada tak langsung sendiri didukung Partai Gerindra. Prasetyo—yang juga politikus Gerindra—menyebut dukungan itu bukan sikap baru. Menurutnya, Prabowo bahkan sudah mengamini gagasan tersebut sebelum menjabat sebagai presiden.

Gerindra beranggapan skema Pilkada tak langsung tak menjadi masalah selama ruang diskursus tetap terbuka. Prasetyo menyatakan pemerintah akan menyimak perkembangan perdebatan publik terkait isu tersebut.

LSI menggelar survei pada 10–19 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden yang memiliki hak pilih dari berbagai daerah di Indonesia.

Survei menggunakan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka dengan margin of error 2,9 persen. LSI mengklaim hasil survei dapat mencerminkan preferensi 204 juta pemilih di Indonesia. (agr)