Mahasiswa Jombang Desak Pemerintah Evaluasi PSN dan Percepat Penanganan Karhutla

Jombang, tvOnenews.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sospol Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang mendesak pemerintah pusat mengevaluasi Program Strategis Nasional (PSN) dan mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (22/10/2026).

Dalam aksi itu, mahasiswa juga meminta Menteri Kehutanan Republik Indonesia bertanggung jawab atas penanganan karhutla. Mereka mendesak DPRD Jombang menyatakan sikap dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat melalui forum resmi.

Ketua DPC GMNI Jombang, Achmad Ulin Nuha, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap bencana karhutla dan dampaknya bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan pembangunan nasional harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta memperhatikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Kami menuntut agar mengembalikan PSN kepada ruhnya, seperti memastikan Program Strategis Nasional (PSN) benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerataan pembangunan, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan,” ujar Achmad Ulin saat membacakan tuntutan.

GMNI Jombang juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PSN selama dua tahun kepemimpinan. Mereka menilai anggaran negara perlu diarahkan ke sektor yang lebih mendesak apabila pelaksanaan program tidak menunjukkan capaian optimal.

“Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PSN selama dua tahun kepemimpinan dan merealokasi APBN ke sektor yang lebih mendesak apabila capaian program tidak optimal,” tegasnya.

Baca Juga

Soal Algoritma Media Sosial Disebut-sebut Batasi Informasi Karhutla, Menkomdigi Minta Masyarakat Lapor ke Platform dan Kemkomdigi

Selain mengevaluasi PSN, GMNI Jombang menyoroti tanggung jawab Menteri Kehutanan dalam menangani karhutla di berbagai daerah. Mahasiswa meminta penanganan kebakaran dilakukan secara serius, terkoordinasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka juga mendesak Menteri Kehutanan mengevaluasi kinerjanya dan mengundurkan diri apabila dinilai tidak mampu menjalankan mandat secara bertanggung jawab.

“Kami meminta pertanggungjawaban Menteri Kehutanan Republik Indonesia atas pelaksanaan tugas dan upaya penanganan karhutla. Mendesak yang bersangkutan untuk berani mengevaluasi diri dan mengundurkan diri dari jabatannya apabila tidak mampu menjalankan mandat secara bertanggung jawab,” kata Achmad Ulin.

Mahasiswa turut meminta DPRD Jombang menjalankan fungsi pengawasan serta menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat yang terdampak kebakaran dan asap.