Isi Surat Nadiem Makarim, Beberkan Kejanggalan Tidak Masuk Akal Kasus Chromebook!

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengunggah sebuah surat yang berisi kegelisahannya lewat media sosial.

Melalui akun media sosial Instagram pribadinya @nadiemmakarim terdakwa korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022, ini mengungkap kejanggalan perkara yang menimpanya.

Dalam surat tersebut, Nadiem mengklaim tak diperbolehkan berbicara kepada awak media usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Jakarta Pusat pada Senin (5/1/2026). 

Surat tersebut juga dibacakan salah satu kuasa hukumnya dalam persidangan.

Sumber :

• Instagram @nadiemmakarim

"Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya," kata Nadiem dikutip dari surat tersebut, Jumat (9/1/2026).

Baca Juga

Sidang Dugaan Ijon Proyek Bekasi, Istri HM Kunang Sebut Perhiasan yang Disita KPK Dibeli dari Hasil Usaha

Nadiem menegaskan ada kejanggalan pada kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat dirinya.  

Ia kemudian heran dituduh menerima dana sebesar Rp809 miliar dari pengadaan laptop Chromebook. Sebab, lanjut Nadiem, total omset pengadaan itu sekitar Rp621 miliar.

"Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 M kalau total omset Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 M? Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?," kata Nadiem.

Nadiem juga menyinggung pilihan penggunaan sistem operasi Chrome OS yang lisensinya gratis.

Menurutnya, kebijakan itu justru menghemat anggaran negara hingga Rp1,2 triliun dibandingkan menggunakan sistem operasi berbayar. 

Namun, kebijakan tersebut justru dituding menyebabkan kerugian negara karena harga laptopnya kemahalan.

"Apakah masuk akal memilih Operating System yang lisensinya Gratis yaitu Chrome OS yang menghemat negara Rp 1,2T dibandingkan dengan Windows yang berbayar dibilang merugikan negara? Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih Operating System gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?," ujarnya.

Tak hanya itu, Nadiem mempertanyakan tuduhan kerugian Rp621 miliar dari lisensi Chrome Device Management (CDM).

Dia menegaskan fitur tersebut berfungsi mengontrol, memonitor, dan mengamankan penggunaan laptop di sekolah. 

Termasuk mencegah akses pornografi, judi online, hingga kecanduan game, serta memastikan akuntabilitas penggunaan perangkat di tiap sekolah.

"Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah, hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan? Sebagaimana ini menjadi fitur dan kegunaan Chrome device management?," ucap dia.

Berikut isi lengkap surat Nadiem Makarim yang diunggah ke media sosial: 

Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya.

Ijinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya:

Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp 809M kalau total omset Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621M? Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?

Apakah masuk akal memilih Operating System yang lisensinya Gratis yaitu Chrome OS yang menghemat negara Rp1.2T dibandingkan dengan Windows yang berbayar dibilang merugikan negara? Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih Operating System gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?

Apakah masuk akal Rp 621M biaya lisensi Chrome Device Management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah dituduh "tidak berguna" dan menjadi kerugian negara? Apakah kita menginginkan anak anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah sehingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan?

Apakah masuk akal pengadaan laptop yang didampingi Kejaksaan, diaudit oleh BPK, dan diaudit dua kali oleh BPKP di tahun 2024 dan dinyatakan tidak ada kerugian, tiba tiba dinyatakan menimbulkan kerugian 1.5T oleh BPKP di 2025 SETELAH saya dijadikan tersangka?

Apakah masuk akal bahwa narasi berbulan bulan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah tiba tiba hilang dari dakwaan dan berubah menjadi Chromebook kemahalan? Kenapa bisa terjadi?

Apakah masuk akal narasi berbulan bulan mengenai WA Grup Mas Menteri yang membahas pengadaan Chromebook sebelum menjadi Menteri tiba tiba hilang dari dakwaan? Apakah karena tidak pernah ada?

Terima kasih. Semoga publik bisa semakin bijak dalam menilai azas keadilan di negeri tercinta kami.

Nadiem Makarim

Melalui Tim Penasihat Hukum Nadiem Makarim.

(Rahmat Fatahillah Ilham)