Awal Mula Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polda Metro Jaya soal Materi “Mens Rea” yang Disebut Bermuatan Menghasut

Jakarta, tvOnenews.com — Komika Pandji Pragiwaksono resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea. Kepolisian membenarkan adanya laporan tersebut dan kini tengah melakukan pendalaman awal terhadap dugaan unsur pidana yang dilaporkan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan bahwa laporan diterima pada Kamis, 8 Januari 2026. Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono tersebut teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Benar bahwa hari ini, 8 Januari, ada laporan dari masyarakat,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Jumat (9/1/2026).

Dalam laporan itu, Pandji Pragiwaksono diduga menyampaikan pernyataan yang mengandung unsur penghasutan di muka umum serta dugaan penistaan agama. Materi yang dipersoalkan berasal dari special show Mens Rea yang tayang di platform Netflix.

Kronologi Awal Pelaporan

Kasus ini bermula dari penayangan Mens Rea pada akhir Desember 2025. Dalam pertunjukan tersebut, Pandji menyampaikan komedi satir yang menyinggung berbagai isu sosial dan politik nasional.

Baca Juga

Hormati Keputusan PN Jakpus soal Vonis Bebas Delpedro Cs, Polda Metro Jaya: Seluruh Proses Dijalankan Sesuai Prosedur

Sejumlah materi kemudian menuai keberatan dari kelompok yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mereka menilai beberapa pernyataan dalam pertunjukan tersebut mengandung fitnah serta mencemarkan nama baik organisasi keagamaan.

Puncaknya terjadi pada 7–8 Januari 2026, ketika perwakilan kelompok tersebut secara resmi melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya.

Pelapor diketahui bernama Rizki Abdul Rahman Wahid, yang mengklaim bertindak sebagai Presidium Angkatan Muda NU dan mewakili Aliansi Muda Muhammadiyah.

Materi yang Dipersoalkan

Dalam laporan, terdapat beberapa poin yang menjadi dasar keberatan, antara lain:

• Pernyataan yang menyiratkan adanya politik balas budi antara organisasi keagamaan dan penguasa.

• Dugaan bahwa NU dan Muhammadiyah disebut memperoleh jatah pengelolaan tambang sebagai imbalan dukungan politik.

• Pernyataan yang menyarankan masyarakat agar tidak memilih pemimpin hanya berdasarkan simbol atau aktivitas ibadah.

Pelapor menilai pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan publik serta mencederai marwah organisasi keagamaan.

Pasal yang Dikenakan

Dalam laporan tersebut, Pandji Pragiwaksono diduga melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:

• UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru

  • Pasal 300 dan 301 terkait tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

• Dugaan penghasutan di muka umum.

• Dugaan pencemaran nama baik.