OTT KPK di Pajak, Pernyataan Purbaya soal Oknum “Main-main” Kembali Disorot

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk membersihkan praktik kecurangan di sektor perpajakan dan bea cukai.

Peringatan keras ini disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.

Purbaya secara terbuka mengakui masih adanya oknum yang “main-main” di sektor pajak dan bea cukai. Ia memastikan pembenahan menyeluruh akan dilakukan dalam waktu dekat, termasuk melalui penguatan sistem dan penindakan tegas terhadap aparatur yang terbukti menyimpang.

“Dalam waktu satu sampai dua bulan akan kita perbaiki perpajakan kita, termasuk penggalakkan sistem-sistem, ada Coretax dan segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main. Sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin,” ujar Purbaya dalam pernyataannya beberapa waktu lalu dikutip pada hari Sabtu (10/1/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan di tengah mencuatnya kasus OTT KPK yang menjerat pegawai pajak dan wajib pajak (WP). Dalam operasi tersebut, KPK mengungkap dugaan praktik suap untuk mengurangi nilai pajak, sebuah modus lama yang kembali mencederai upaya reformasi perpajakan.

Purbaya menegaskan, perbaikan tidak hanya dilakukan pada aspek sumber daya manusia, tetapi juga pada sistem. Pemerintah saat ini tengah mendorong optimalisasi sistem perpajakan berbasis digital, termasuk implementasi Coretax, untuk menutup celah manipulasi dan meningkatkan transparansi.

Baca Juga

Minta Warga Ikut Awasi Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat, Dedi Mulyadi: yang Dikerjakan Harus Sesuai yang Dianggarkan

Menurut Purbaya, praktik-praktik menyimpang seperti penghindaran pajak dan permainan nilai transaksi masih menjadi persoalan serius. Ia menyinggung praktik under invoicing yang dinilai masih terjadi dan melibatkan oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Ada praktik under invoicing yang masih besar dan tidak terdeteksi, baik di pajak maupun di bea cukai,” ungkapnya.

Pernyataan keras Purbaya ini tidak lepas dari dorongan langsung Presiden Prabowo Subianto. Dalam retret kabinet kedua di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026), Prabowo secara terbuka mempertanyakan apakah pemerintah akan terus “dibohongi” oleh oknum di pajak dan bea cukai. Meski tidak ditujukan secara langsung, Purbaya mengaku merasa tersindir dan menangkap pesan kuat dari Presiden.