Megawati Resmikan Megawati Institute Bertepatan HUT ke-53 PDIP

Jakarta, tvOnenews.com — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan kantor Megawati Institute bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDIP.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan akta notaris pendirian lembaga oleh Megawati yang disaksikan langsung oleh ribuan kader PDIP dari seluruh daerah. Sejumlah kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP turut hadir dalam acara tersebut.

Sebagai informasi, Megawati Institute merupakan lembaga nonprofit yang didirikan oleh Megawati Soekarnoputri. Lembaga ini akan menjadi wadah pemikiran yang berfokus pada pengembangan ideologi Pancasila 1 Juni 1945.

Megawati Institute merangkul pemikiran para cendekiawan, baik yang terafiliasi dengan PDIP maupun dari kalangan independen.

Saat ini, Megawati Institute dipimpin oleh mantan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid.

Sebelumnya diberitakan, agenda HUT ke-53 PDIP digelar bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Rakernas tersebut akan membahas sikap politik partai, termasuk tanggapan PDIP terhadap berbagai isu nasional dan internasional.

“Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai,” kata Hasto, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut salah satu isu yang disorot adalah berkurangnya kebebasan berpendapat di media.

“Kalau hari ini banyak orang mengeluhkan, kita dengarkan suara masyarakat. Mereka mengeluhkan, ‘kok saya tidak merasa bebas lagi berbicara’, media tidak bisa lagi bebas berbicara,” kata Ganjar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menuturkan kebebasan berpendapat harus terus diperjuangkan dan nilai-nilai demokrasi harus tetap dipertahankan.

“Rasanya itu perlu kita perjuangkan. Jangan sampai nilai demokrasi kita turun, mestinya kualitas demokrasi makin naik. Itu akan kita bicarakan,” ujar Ganjar.

Selain itu, Ganjar menyebut Rakernas PDIP juga akan membahas wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

“Dan ini nanti akan ada pembicaraan. Tapi termasuk juga isu internasional. Kalau kita melihat geopolitiknya sekarang berubah, maka nilai-nilai kejuangan kita sekarang dituntut betul untuk bisa dibuktikan dalam bentuk kebijakan publik,” kata Ganjar.

“Nah, dalam konteks politik luar negeri kita, kita tidak boleh diam pada soal seperti ini. Karena itu kelak kemudian akan berpengaruh kepada kita semuanya. Maka kita mesti siaga,” pungkasnya. (saa/nsp)