DPR Beberkan Empat Kendala Besar Penanganan Bencana di Sumatra

Jakarta, tvOnenews.com – Penanganan bencana di wilayah Sumatra masih menghadapi sejumlah hambatan serius.

Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mencatat sedikitnya empat persoalan utama yang dinilai perlu segera ditangani agar pemulihan tidak berlarut-larut.

Temuan tersebut merupakan hasil koordinasi Satgas Galapana DPR RI selama 1–5 Januari 2025 dan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Perwakilan Satgas Galapana DPR RI, TA Khalid, mengatakan penentuan persoalan prioritas dilakukan berdasarkan arahan Ketua Satgas Galapana DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dengan meminta langsung masukan dari para kepala daerah.

“Sesuai arahan Ketua Satgas, kami meminta langsung kepada para bupati mana prioritas permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dari sekian banyak persoalan yang ada,” ujar anggota Komisi IV DPR RI itu.

Legislator dari Daerah Pemilihan Aceh II tersebut menjelaskan, persoalan pertama yang harus segera diselesaikan adalah normalisasi sungai.

Menurutnya, langkah ini menjadi usulan kepala daerah dan masyarakat karena sejumlah sungai berpotensi memicu banjir susulan.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyebut, aliran sungai di sejumlah wilayah masih terhambat oleh kayu dan material lain, sehingga berisiko meluap saat hujan.

“Sungai ini dulu yang kita kejar,” kata Khalid.

Permasalahan kedua yang menjadi perhatian adalah pembukaan akses, terutama jalan menuju daerah yang masih terisolasi akibat bencana.

Masalah ketiga berkaitan dengan penyediaan hunian sementara (huntara). Khalid menyebut, rencana pembangunan huntara mencapai 15 ribu unit dan menjadi salah satu fokus utama pemulihan.

“Ketiga, menyediakan huntara. Kita sepakat, apalagi rencana pembangunannya sudah ada sekitar 15 ribu,” ujarnya.

Ia menambahkan, Satgas DPR RI juga berperan membantu penyelesaian hambatan pembangunan huntara, termasuk persoalan pengadaan lahan.

“Seperti di Aceh Tamiang, bupati tidak mendapatkan lahan dari PTPN karena terjadi miskomunikasi. Alhamdulillah, itu sudah selesai,” ungkapnya.

Permasalahan keempat adalah pembersihan rumah warga, khususnya rumah dengan kategori rusak ringan.

“Kalau pembersihan bisa dilakukan, mungkin mereka tidak perlu huntara,” jelas Khalid.

Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan masih ada 15 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang belum sepenuhnya pulih pascabencana.

“Sebanyak 15 kabupaten/kota yang belum normal, tujuh di Aceh, yaitu Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luwes, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Ini berdasarkan penilaian top-down,” ujar Tito.

Di Sumatra Utara, terdapat lima daerah yang masuk dalam catatan, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.

Sementara di Sumatra Barat, terdapat tiga wilayah, yaitu Tanah Datar, Kota Padang, dan Kota Pariaman, dengan Kabupaten Agam disebut sebagai daerah dengan kondisi terberat.

Meski telah dilakukan pemetaan awal, Mendagri menegaskan pentingnya laporan langsung dari kepala daerah di lapangan agar pemerintah memperoleh gambaran kondisi yang lebih akurat.

(rpi/ree)