Pro-Kontra Pilkada Tak Langsung Lewat DPRD, Pengamat Ingatkan Risiko Politik Elitis

“Kami menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (9/1/2026).

Di sisi lain, tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung menjadi salah satu alasan Partai Golkar mengkaji ulang sistem pemilihan kepala daerah.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut faktor pembiayaan sebagai pertimbangan utama menguatnya usulan Pilkada melalui DPRD.

“Pertimbangan yang mengemuka mengembalikan Pilkada ke DPRD, yang utama adalah terkait tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung. Bukan hanya biaya penyelenggaraannya saja, namun juga biaya politik ‘lainnya’ yang juga jauh lebih tinggi,” kata Doli, Rabu (7/1/2026).

Meski demikian, Doli menegaskan opsi Pilkada langsung tetap dipertahankan dalam pembahasan karena berkaitan erat dengan prinsip demokrasi dan otonomi daerah.

“Sementara tetap dimasukkannya opsi Pilkada secara langsung karena mempertimbangkan prinsip demokrasi (pelibatan rakyat), serta prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah kita,” ujarnya. (rpi)

Baca Juga

Buntut Kebakaran Kantor Bapenda, DPRD Desak Pramono Cek Berkala Semua Gedung Milik Pemprov Jakarta