Demokrat Berubah Sikap soal Pilkada via DPRD, Dede Yusuf Singgung Biaya Politik yang Brutal

Menurut Dede, tingginya biaya politik membuat banyak kepala daerah bergantung pada pendana dan berujung persoalan hukum.

“Kalau menurut Mendagri hampir 40 persen kepala daerah itu terindikasi ada masalah dengan pidana,” katanya.

Meski kini mengikuti arah Pilkada lewat DPRD, Dede menegaskan Demokrat tetap mempertimbangkan aspirasi publik.

“Ya itu pasti jadi bahan pertimbangan,” ujarnya menanggapi survei yang menunjukkan mayoritas pemilih Demokrat menginginkan Pilkada langsung.

Ia menegaskan seluruh data dan masukan akan dikaji secara terbuka.

“Semua ini data akan kita masukkan dan tentu akan kita kaji sama-sama. Proses keterlibatan publik pun tetap harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (rpi/rpi)

Baca Juga

KWP: Benny K Harman Harus Minta Maaf ke Wartawan