Demokrat Berubah Sikap soal Pilkada via DPRD, Dede Yusuf Singgung Biaya Politik yang Brutal

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Demokrat angkat bicara mengenai alasan perubahan sikapnya terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Jika sebelumnya menolak, Demokrat kini mengikuti arah Presiden RI, Prabowo Subianto yang menyoroti mahalnya biaya politik.

Menurut Demokrat, biaya untuk menyelenggarakan pilkada langsung ini menjadi faktor utama yang perlu dievaluasi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut, pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 menghabiskan ongkos demokrasi yang sangat tinggi.

“Karena konteksnya, kawan-kawan tahu 2024 adalah sebuah pemilu yang brutal dan costnya tinggi,” kata Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Dede menjelaskan, biaya politik yang tinggi tidak hanya terjadi pada pemilu nasional, tetapi juga berdampak langsung pada pelaksanaan Pilkada.

Baca Juga

Aksi Rakyat Bela Indonesia Serukan Perlawanan terhadap Pengkhianat Bangsa, Soroti Dugaan Penyadapan

“Pilkada yang kemarin 2024 itu juga costnya sangat tinggi. PSU-nya saja berkali-kali,” ujarnya.

Menurut Dede, perubahan sikap Demokrat bukan berarti keputusan final soal Pilkada lewat DPRD.

Saat ini, fokus pembahasan masih pada revisi Undang-Undang Pemilu, sementara Pilkada dinilai masih jauh.

“Jadi Pilkadanya sebetulnya belum masuk, masih panjang itu, kita masih berbicara 2031, yang ada di depan mata ini adalah undang-undang pemilu,” katanya.

Dede menyebut, Demokrat memilih mengikuti kebijakan Presiden Prabowo sambil membuka ruang pembahasan lanjutan.

“Jadi itu sebabnya saat ini kita ikut dengan kebijakan Presiden, sambil ke depan kita akan melakukan pembahasan demi pembahasan,” ucapnya.

Ia menambahkan, evaluasi sistem pemilu merupakan hal yang wajar dilakukan setiap periode.

“Setiap periode, setiap konteks, kan kita sudah 2 dekade ya melakukan itu. Dan min plusnya pasti ada,” kata Dede.

Terkait upaya menekan praktik politik uang, Dede menyinggung wacana e-voting yang selama ini diuji coba di tingkat Pilkades. Namun, ia menilai e-voting belum otomatis menghilangkan money politic.

“Di Pilkades yang terjadi saat ini itu money politic juga menjadi sangat tinggi sekali karena tidak ada pengawasan yang secara langsung,” ujarnya.

Dede bahkan menyebut biaya Pilkades di sejumlah daerah bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

“Ada daerah yang biaya untuk Pilkades itu mencapai 16 miliar. Untuk menjadi kepala desa. Dan itu money politic sangat terjadi,” ungkapnya.

Menurut Dede, tingginya biaya politik membuat banyak kepala daerah bergantung pada pendana dan berujung persoalan hukum.

“Kalau menurut Mendagri hampir 40 persen kepala daerah itu terindikasi ada masalah dengan pidana,” katanya.

Meski kini mengikuti arah Pilkada lewat DPRD, Dede menegaskan Demokrat tetap mempertimbangkan aspirasi publik.

“Ya itu pasti jadi bahan pertimbangan,” ujarnya menanggapi survei yang menunjukkan mayoritas pemilih Demokrat menginginkan Pilkada langsung.

Ia menegaskan seluruh data dan masukan akan dikaji secara terbuka.

“Semua ini data akan kita masukkan dan tentu akan kita kaji sama-sama. Proses keterlibatan publik pun tetap harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (rpi/rpi)