Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat, DPD RI Soroti Beberapa Hal Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPD RI Fahira Idris menilai keberadaan Sekolah Rakyat tak cuma melengkapi infrastruktur pendidikan di Indonesia, namun adalah langkah negara untuk memutus rantai kemiskinan di dalam pendidikan inklusif.

Senator asal Jakarta ini pun menyambut baik peresmian 166 Sekolah Rakyat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (13/1/2026).

“Sekolah Rakyat adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada kelompok paling rentan. Ketika hambatan ekonomi dipisahkan dari proses belajar, pendidikan kembali pada hakikatnya sebagai alat mobilitas sosial dan pemutus kemiskinan antargenerasi,” kata Fahira Idris di Senayan, Jakarta (13/1/2026).

Dirinya mengatakan, kemiskinan di Indonesia saat ini sudah bersifat sistemik dan menjadi hal yang diwariskan.

Selain memiliki keterbatasan ekonomi, anak-anak Indonesia juga kekurangan gizi serta tak memiliki dukungan sosial.

Keberadaan Sekolah Rakyat adalah bentuk campur tangan negara yang menurut Fahira sangat relevan.

Baca Juga

Pujo Widodo Apresiasi Keberpihakan Pemerintah kepada Petani

Sebab, dalam pendidikan penting untuk menghadirkan pengajaran yang utuh serta pemenuhan dasar manusia.

Sebaran Sekolah Rakyat yang juga menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) adalah hal yang menegaskan pembangunan pendidikan tidak boleh eksklusif.

"Anak-anak di Banjarbaru, Merauke, Maluku, hingga Nusa Tenggara memiliki hak yang sama untuk bermimpi besar dan berkompetisi. Sekolah Rakyat adalah instrumen pemerataan kualitas pendidikan secara nasional,” katanya menegaskan.

Lebih lanjut, Fahira mengingatkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaannya.

Menurutnya, supaya program ini benar-benar memberikan dampak nyata pemerintah harus memastikan penerima manfaat tepat sasaran.

Selanjutnya, pemerintah harus memastikan kualitas tenaga pendidik supaya anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap mendapatkan pendidikan terbaik, dari segi akademik dan empati.

Fahira juga meminta supaya kurikulum Sekolah Rakyat dibuat secara adaptif dan disesuaikan dengan konteks lokal.

“Jika komitmen ini dijaga, Sekolah Rakyat bukan hanya belanja negara, melainkan investasi strategis untuk menekan biaya sosial kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di masa depan,” katanya. (iwh)