RUU Perampasan Aset: Negara Bisa Rampas Aset Hasil Kejahatan Tanpa Vonis Pidana, Syaratnya Minimal Rp1 Miliar
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Dalam RUU Perampasan Aset, negara berpeluang merampas harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan, tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.
Skema perampasan aset tanpa vonis ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang tengah dibahas DPR RI.
Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, menyebut mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana menjadi salah satu inti pengaturan dalam draf RUU tersebut.
“Jantung dari undang-undang ini adalah di Pasal 3 mengenai metode perampasan aset,” ujar Bayu dalam rapat pembahasan di DPR RI, Kamis (15/1).
Ia menjelaskan, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku kejahatan.
“Perampasan aset dalam undang-undang ini dilakukan pertama berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kondisi dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,” kata Bayu.
Bayu menegaskan, meski tanpa vonis pidana, mekanisme tersebut tetap melalui proses hukum yang diatur dalam undang-undang.
“Mekanismenya akan ditempuh melalui mekanisme hukum acara yang akan diatur di dalam undang-undang ini,” ujarnya.
Ia menyebut, perampasan aset tanpa vonis pidana hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan dibatasi nilai minimal aset.
“Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana juga harus memenuhi kriteria aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar,” tegas Bayu.
RUU ini mengatur perampasan aset hasil tindak pidana bermotif ekonomi, termasuk aset yang digunakan untuk kejahatan hingga aset sah milik pelaku untuk menutup kerugian negara.
Seperti diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset ini menjadi sorotan publik karena memperkuat kewenangan negara untuk dapat merampas aset tanpa proses pidana terhadap pelaku. (rpi/dpi)
Load more