Menteri PU: Pemulihan Bencana Sumatera Butuh Waktu Paling Cepat 2-3 Tahun

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah memperkirakan proses pemulihan bencana Sumatera membutuhkan waktu panjang. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut, pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar paling cepat dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun, dengan skenario perencanaan hingga tiga tahun ke depan.

“Paling cepat (pulih) 2 tahun. Itu paling cepat. Tapi di dalam proposal rencana kita ke Bappenas, kita bikin 3 tahun,” kata Dody, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Menurut Dody, lamanya proses pemulihan disebabkan oleh banyaknya infrastruktur yang terdampak bencana, mulai dari jalan dan jembatan hingga sektor sumber daya air. Sejumlah pekerjaan fisik, kata dia, tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan tahapan yang cukup panjang.

Ia mencontohkan pembangunan sabo dam dan cekdam (check dam) yang harus dilakukan bertahap, penanganan ruas Tarutung–Sibolga yang memerlukan waktu lama, hingga pemulihan Jalan Tol Lembah Anai yang diperkirakan memakan waktu satu hingga dua tahun.

“Jadi ada beberapa pekerjaan fisik yang memang tidak bisa cepat (selesai),” ujarnya.

Meski demikian, Dody menegaskan fokus awal pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal, terutama dengan membuka akses wilayah yang sempat terisolasi akibat bencana.

Baca Juga

Dua Dirjen Kemen PU Mundur Usai Ditemukan Kerugian Negara Rp1 Triliun oleh BPK, Ini Kata Menteri PU

“Pokoknya dia (desa) tidak boleh terisolir. Itu dulu yang saya kejar,” tambahnya.

Seiring berjalannya proses perbaikan, Dody memastikan akses jalan dan jembatan nasional kini sudah kembali terhubung. Berdasarkan pembaruan kondisi pada hari ke-52 pascabencana, tidak ada lagi kabupaten maupun kota yang terisolasi.

Ia menyampaikan, seluruh jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya terdampak kini telah berfungsi secara fungsional. Tercatat sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional sempat terputus, namun seluruhnya kini sudah dapat dilalui, meskipun sebagian masih bersifat sementara.

Namun, tantangan besar masih dihadapi pada infrastruktur tingkat daerah. Pemerintah saat ini memfokuskan penanganan pada akses di kecamatan dan desa yang masih terputus.

“Sekarang kita fokus kepada kecamatan dan desa karena masih ada sekitar hampir 2.000-an jalan, jembatan daerah yang masih putus,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Dody memaparkan infrastruktur daerah yang terdampak bencana mencapai 2.710 unit. Rinciannya meliputi sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah.

Hingga kini, jalan daerah yang telah kembali berfungsi secara fungsional baru mencapai sekitar 72 persen. Sementara itu, penanganan jembatan daerah masih sangat terbatas, dengan capaian baru sekitar 12 persen. (ant/nba)