Komisi II DPR Semprot Kantah Jaksel: Medsos Jangan Sekadar Pajangan

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyemprot pengelolaan media sosial Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Selatan yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan, di tengah tingginya ekspektasi masyarakat perkotaan, media sosial tidak boleh hanya menjadi etalase informasi tanpa interaksi nyata.

Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dan terbiasa membandingkan layanan antarlembaga. Sehingga pelayanan publik yang lamban dan tidak responsif akan dengan cepat disorot di ruang digital.

Aria Bima menilai, meski konten media sosial Kantah Jakarta Selatan terbilang informatif, fungsinya masih cenderung satu arah.

Ia mengingatkan, kanal digital tidak boleh berhenti pada unggahan konten semata, tetapi harus menjadi sarana komunikasi aktif antara negara dan warga.

“Tadi saya buka-buka TikTok-nya, IG-nya, dan YouTube-nya. Ini harus menjadi sarana yang efektif. Branding apa yang mau dibangun, value apa yang mau ditunjukkan Kantah ini?” ujar Aria Bima.

Baca Juga

KPK Temukan Dugaan Setoran Sejumlah Kantah ke Kanwil BPN Jatim

Ia menegaskan, konten yang rapi dan menarik tidak akan berarti jika pertanyaan masyarakat dibiarkan tanpa jawaban.

Menurutnya, respons di media sosial merupakan bagian dari wajah pelayanan publik.

“Sudah cukup bagus, tapi jadikan media sosial itu aktif. Kalau ada pertanyaan, harus dijawab. Kontennya bagus, tapi saat ada yang bertanya tidak direspons, itu justru merusak branding,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Aria Bima mengingatkan agar Kantor Pertanahan tidak terjebak pada pencitraan semu di media sosial. Ia menilai, masyarakat kini sangat cepat membedakan antara narasi digital dan kenyataan pelayanan di lapangan.

“Branding ini belum tentu membangun persepsi. Yang lebih penting itu faktanya seperti apa,” ujarnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah V itu menegaskan, ketimpangan antara pelayanan nyata dan yang ditampilkan di media sosial justru berpotensi menjadi bumerang.

Alih-alih memperbaiki citra, kondisi tersebut bisa memicu kritik luas dan ketidakpercayaan publik.

“Kalau ada kesenjangan antara pelayanan di lapangan dengan yang ditampilkan di media sosial, itu bisa jadi persoalan baru di publik,” imbuhnya.