Mahasiswa Berbagai Kampus di Makassar Unjuk Rasa Tolak Pilkada Lewat DPRD

Makassar, tvOnenews.com-Wacana pilkada tak langsung lewat DPR/DPRD mendapat penolakan dari mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi menolak melalui aksi unjuk rasa di Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin.

"Kami menolak adanya wacana mengembalikan pilkada lewat DPR/DPRD. Karena, jika itu terwujud akan mengancam kedaulatan rakyat dari prinsip demokrasi langsung," kata salah seorang Juru Bicara dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat aksi demonstrasi.

Dia mengatakan, dengan mengubah mekanisme pemilihan yang dilakukan selama ini menjadi pemilihan melalui DPR atau DPRD, artinya demokrasi mengalami kemunduran. 

Penolakan dari mahasiswa di berbagai kampus di antaranya Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, berkaitan dengan diskusi nasional tentang kemungkinan perubahan sistem pilkada yang sedang menguat di parlemen termasuk dukungan dari sebagian fraksi partai politik tertentu. 

Menyikapi kondisi tersebut, mahasiswa menggelar aksi demo di jalan dengan berorasi menyampaikan poin-poin pemikiran mereka. 

Selain itu, mereka menggelar spanduk dan poster yang menolak pilkada lewat DPRD dengan narasi bahwa hal itu adalah penghianatan terhadap demokrasi. 

Baca Juga

Kabar Aksi 10 November Mencuat, Haedar Nashir Ajak Instrospeksi Hari Pahlawan: Jangan Menghalalkan Segala Cara

"Jika itu terjadi maka mengembalikan praktik politik lama yang bukan aspiratif rakyat," tandas orator dari UNM Muh Rusli.

Mencermati kondisi tersebut mereka membakar ban bekas di tengah persimpangan jalan sebagai bentuk protes terhadap wacana perubahan mekanisme pilkada. 

Adapun poin tuntutan mereka diantaranya menolak keras wacana Pilkada melalui DPR/DPRD, juga mendesak parpol dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan rencana perubahan mekanisme pilkada. 

Selain itu, peserta aksi juga meminta Presiden RI menegaskan komitmennya terhadap penyelenggaraan pilkada langsung yang konstitusional. 

Alasannya, pilkada tidak langsung berpotensi memperkuat politik transaksional dan melemahkan kontrol rakyat terhadap pemimpin daerahnya.

Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar itu dimulai sejak sore dan baru berakhir pada malam hari.  Sementara pihak kepolisian nampak berjaga-jaga di sekitar lokasi demo.(ant)