Begini Cara Sudewo Jual Beli Perangkat Desa di Pati, Patok Harga Rp165 juta hingga Rp225 Juta

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Pati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka jual beli jabatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui dalam aksinya, Sudewo mematok tarif pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebesar Rp165 juta hingga Rp225 juta.

Sudewo bersama tiga orang lainnya yakni YON, JION, dan JAN terlibat dalam dugaan korupsi terkait jual beli jabatan perangkat desa.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, bahwa sebelumnya harga untuk pengisian jabatan perangkat desa sebesar Rp125 juta hingga Rp150 juta.

Namun arahan dari Sudewo harga tersebut di-mark up oleh YON dan JION menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta.

"YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta-Rp225 juta untuk setiap caperdes yang mendaftar," kata Asep Guntur saat konferensi pers di gedung KPK, Selasa (20/1/2026).

Asep mengungkapkan, pada pelaksananya, proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai dengan ancaman.

"Apabila caperdes tidak mengikuti ketentuan, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya," ungkapnya.

Atas pengkondisian tersebut, hingga 18 Januari 2026, JION tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar Rp2,6 miliar, yang berasal dari delapan kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken.

"Uang tersebut dikumpulkan oleh JION dan JAN selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para Caperdes, untuk kemudian diserahkan kepada YON, yang selanjutnya diduga diteruskan kepada SDW," ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait jual beli jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.

Asep mengatakan, penetapan tersangka terhadap Sudewo berdasarkan kecukupan bukti.

"(Tersangka) Saudara SDW selaku Bupati Pati periode 2025-2030," katanya, Selasa (20/1/2026).

Asep mengungkapkan tak hanya Sudewo, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka yakni YON selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan.

Lalu JION selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, dan JAN selaku Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari-8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," ucapnya.

Atas perbuatannya, terhadap para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UUNo 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP. (aha/iwh)