Wamen HAM Singgung Strategi Amerika Pakai NGO sebagai 'Combat Team', Minta Aktivis Lokal Sadar Geopolitik

Sebaliknya, ia menjamin Kementerian HAM akan mempertahankan keberadaan NGO sebagai penyeimbang kekuasaan.

"Bukan berarti itu menjadi alasan untuk merepresi NGO di Indonesia. Kami di Kementerian HAM akan mati-matian mempertahankan supaya NGO ada. Kita tidak ingin masyarakat yang menjadi korban, misalnya pertambangan di Sulawesi, mereka tidak tahu harus ngapain (kalau tidak ada NGO)," tegas Mugiyanto.

Ia menambahkan bahwa NGO sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat saat berhadapan dengan korporasi besar yang kadang lebih powerful dibanding pemerintah daerah.

Wacana Dana Abadi NGO dari APBN

Untuk mengurangi ketergantungan aktivis lokal terhadap pendanaan asing, Wamen HAM mengungkapkan adanya ide agar pemerintah memberikan dukungan dana melalui APBN.

Hal ini disebutnya sebagai upaya agar perjuangan HAM di Indonesia benar-benar murni untuk kepentingan bangsa.

Baca Juga

Tegas, Iran Tidak Akan Buka Selat Hormuz Hingga AS Penuhi Seluruh Syarat

"Supaya NGO di Indonesia itu tidak dibiayai asing, maka harus dibiayai oleh pemerintah melalui APBN. Dan itu ada di Asta Cita. Jadi untuk kepentingan kita, kepentingan Indonesia, bukan kepentingan pemerintah ya, tapi kepentingan kita sebagai bangsa," pungkasnya. (rpi/iwh)