Bela Gus Yaqut, LBH GP Ansor Ungkap Alasan Yakin Eks Menag Tak Bersalah dan Korban Framing dalam Kasus Kuota Haji

Ia menambahkan, dalam penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota dasar kepada setiap negara. Untuk Indonesia, kuota dasar pada 2024 ditetapkan sebanyak 221.000 jamaah. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menyebutkan kuota haji khusus sebesar 8 persen dari total kuota.

"Jadi contrarionya adalah berarti 92% reguler, gitu kan. Jadi, tidak ada yang mengatur bahwa harus 92% kuota haji reguler. Tapi adanya yang mengatur kuota haji khusus cuma 8%," jelasnya.

Dengan demikian, kata Dendy, Indonesia pada prinsipnya hanya memperoleh kuota dasar. Sementara kuota tambahan diperoleh melalui proses negosiasi dan lobi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi, yang pada saat itu dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Kuota tambahan tersebut ditetapkan sepenuhnya oleh Arab Saudi. Oleh karena itu, pengaturannya dikategorikan sebagai diskresi menteri sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Inilah yang menjadi dasar, bahwa menteri boleh dong melaksanakan diskresinya. Dengan pertimbangan ada beberapa kajian, soal tempat di sana, soal Mina, soal asrama, penerbangan, dan lain-lain. Itu menjadi dasar menteri untuk punya diskresi memberikan pembagian kuota tambahan, ditambah dengan MoU. Ada MoU Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintahan Arab Saudi soal 50:50," tegasnya.

Alasan Pendampingan Hukum

Dendy menyadari bahwa pendampingan hukum yang diberikan LBH GP Ansor dapat dipersepsikan sebagai pembelaan terhadap pihak yang dianggap bermasalah. Namun, ia menegaskan langkah tersebut dilakukan atas instruksi langsung Ketua Umum PP GP Ansor Adin Jauharuddin, mengingat adanya keterikatan historis dan emosional antara Gus Yaqut dan GP Ansor.

Gus Yaqut diketahui merupakan mantan Ketua Umum GP Ansor dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat PP GP Ansor. Selain faktor organisasi, pendampingan hukum tersebut juga dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Dendy menjelaskan, sebagai organisasi Islam, LBH GP Ansor menjadikan Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan utama dalam menjalankan tugas advokasi.

“Salah satu hadis Nabi menyebutkan, belalah saudaramu baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Inilah yang menjadi dasar kami sebagai advokat di LBH GP Ansor, bahwa kami wajib memberikan pembelaan kepada siapa pun, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban,” ungkapnya.