DPR Sentil Pengelolaan Jatiluhur yang Berusia Lebih dari Setengah Abad: Risikonya Bisa Berdampak Luas

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menyoroti pengelolaan Bendungan Ir. H. Djuanda atau Waduk Jatiluhur, di Purwakarta, Jawa Barat.

Menurut Syaiful Huda, pengelolaan bendungan terbesar di Indonesia tidak boleh berjalan biasa-biasa saja.

Waduk Jatiluhur dinilai menyimpan risiko besar jika seluruh fungsinya tidak dioptimalkan dan dimitigasi secara serius.

Penegasan tersebut disampaikan Syaiful Huda saat Kunjungan Kerja Pengawasan Komisi V DPR RI ke Purwakarta, Jawa Barat.

Menurutnya, Jatiluhur bukan sekadar penyedia air baku dan pengendali banjir. Bendungan ini juga menjadi tulang punggung pengairan, pembangkit listrik, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan nilai ekonomi yang signifikan.

“Kunjungan ini fokus pada pengawasan optimalisasi fungsi bendungan, khususnya Jatiluhur. Potensinya besar, mulai dari air baku, pengendalian banjir, irigasi, sampai EBT. Semua itu harus dimaksimalkan,” kata Syaiful Huda, dikutip Minggu (25/1/2026).

Baca Juga

Operasi SAR Korban KM Virgo Diperpanjang Basarnas Tujuh Hari, 71 Orang Masih Hilang

Namun, Komisi V DPR RI memberi perhatian khusus pada usia Bendungan Jatiluhur yang telah melampaui 50 tahun.

"Dengan kondisi itu, kami ingin seluruh potensi risiko diantisipasi secara maksimal, baik oleh PT Pengelola Jasa Tirta II maupun Kementerian PUPR. Kita tidak boleh mengambil risiko apa pun, karena Jatiluhur merupakan bendungan terbesar dan dampaknya akan sangat luas apabila terjadi gangguan,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Menurut Syaiful, kondisi ini menuntut pengelolaan risiko yang jauh lebih ketat, terlebih pascagempa Agustus 2025 serta adanya potensi sesar aktif di wilayah Lembang dan Bandung Raya yang saling terhubung secara geografis.

Syaiful Huda mengakui Kementerian PUPR telah melakukan pemeriksaan berkala terhadap struktur bendungan.

Namun ia menilai langkah preventif tetap harus diperkuat karena potensi dampak domino yang mengintai, mulai dari terganggunya PLTA, sistem irigasi, hingga meningkatnya ancaman banjir di wilayah hilir.

Tak hanya soal keselamatan, Komisi V DPR RI juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari Waduk Jatiluhur.

Syaiful Huda menyebut aliran air Jatiluhur menopang kebutuhan air bersih Purwakarta, Karawang, Kabupaten dan Kota Bekasi, hingga DKI Jakarta.