DPR Sentil Pengelolaan Jatiluhur yang Berusia Lebih dari Setengah Abad: Risikonya Bisa Berdampak Luas

Salah satu proyek yang telah berjalan adalah SPAM Jatiluhur I di Kota Bekasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Kebutuhan air bersih di wilayah pelayanan ini sangat tinggi dan pasarnya besar. Karena itu, kami mendorong agar di ruas-ruas lain juga dikembangkan SPAM secara maksimal, dengan membuka ruang investasi melalui skema KPBU, baik investor dalam negeri maupun luar negeri,” jelasnya.

Di sisi lain, Syaiful Huda juga mengkritisi penataan daerah aliran sungai (DAS) dari Jatiluhur hingga Muara Gembong. Ia menegaskan penertiban sepadan sungai memang perlu, namun tidak boleh dilakukan secara serampangan.

“Kami sepakat sepadan sungai tidak dijadikan permukiman. Tapi penertiban harus adil dan manusiawi. Jangan asal gusur tanpa solusi relokasi yang jelas,” tegasnya.

Ia mengingatkan, penertiban di sepanjang Sungai Citarum telah memicu persoalan sosial serius, dengan ribuan kepala keluarga kehilangan rumah dan mata pencaharian.

“Prinsipnya, sebelum kebijakan penertiban dilakukan, mitigasi sosial harus disiapkan dengan baik. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik justru menjadikan masyarakat sebagai korban,” pungkasnya. (rpi/iwh)

Baca Juga

DPR Bentuk Panja untuk Kawal Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus hingga Tuntas