Kemlu Ungkap Ada 2.277 WNI Laporan ke KBRI Minta Dipulangkan dari Kamboja

Jakarta, tvOnenews.com - Lonjakan signifikan permintaan kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) terjadi di Kamboja menyusul operasi besar-besaran Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan online.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat ribuan WNI mendatangi perwakilan RI untuk meminta bantuan pemulangan ke Tanah Air.

Melansir keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Senin (26/1/2026), KBRI Phnom Penh mencatat sebanyak 2.277 WNI telah melapor langsung ke KBRI sejak 16 Januari hingga 24 Januari 2026 pukul 23.59 untuk meminta bantuan kepulangan ke Indonesia.

Lonjakan laporan tersebut terjadi seiring operasi penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kamboja terhadap jaringan dan lokasi penipuan daring di berbagai wilayah. Operasi ini mendorong banyak WNI keluar dari tempat mereka bekerja dan mencari perlindungan ke KBRI.

Pada 24 Januari 2026, jumlah WNI yang datang melapor tercatat sebanyak 122 orang. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tiga hari sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 aduan per hari.

Meski demikian, KBRI Phnom Penh menegaskan tidak akan lengah dan justru terus memperkuat upaya penanganan laporan kasus.

Memasuki hari kesembilan sejak lonjakan laporan terjadi, KBRI Phnom Penh mengintensifkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, serta dengan otoritas Pemerintah Kamboja, guna memastikan penanganan berjalan cepat dan terukur.

Sebagai bagian dari penguatan penanganan di lapangan, pada Sabtu (24/1), tim perbantuan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah tiba di Phnom Penh.

Tim tersebut membantu proses pendataan, assessment kasus, serta penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulangan.

Terkait penampungan sementara, sebagian besar WNI saat ini tinggal secara mandiri di berbagai guest house di Phnom Penh. Keberadaan mereka terus dipantau oleh KBRI.

Sementara itu, bagi WNI yang memerlukan dukungan penampungan, KBRI telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kamboja untuk menyediakan fasilitas penampungan sementara yang dilengkapi berbagai keperluan dasar.

Keberadaan fasilitas terpusat tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan dan kondisi WNI, sekaligus mempercepat proses pendataan, assessment kasus, dan penerbitan dokumen perjalanan.