Gemabudhi Tegaskan Polri Harus di Bawah Presiden karena Amanat Reformasi

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) Wiryawan menanggapi soal wacana Polri berada di bawah kementerian.

Wiryawan memandang bahwa Polri wajib berada di bawah presiden. Sebab, hal ini membuat fungsi dan perannya lebih dirasakan masyarakat.

Selain itu, ia juga menyebutkan amanat reformasi bahwa Polri tidak boleh menjadi satu dengan lembaga lainnya.

"Menilai penempatan Kapolri di bawah kementerian melemahkan Polri dan presiden," kata Wiryawan, Selasa (27/1/2026).

Ia juga menyoroti bahwa Polri memang harus berbenah, khususnya di sektor pelayanan. Sebab, hal ini bisa meningkatkan kepercayaan publik.

Polri saat ini, lanjut dia, berada dalam posisi ideal, yakni alat negara yang bisa langsung melayani masyarakat.

Baca Juga

Korlantas Polri: Tingkat Fatalitas Kecelakaan di Jabar Anjlok 91 Persen pada Mudik 2026

Sebelumnya, Kapolri Jendaral Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ia menolak jika Polri berada di bawah kementerian.

Sigit juga menolak jika dirinya akan ditunjuk menjadi Menteri Kepolisian. Ia pun mengungkap beberapa orang memintanya mengisi posisi tersebut.

"Kapolri menolak tawaran tersebut dan jika harus memilih, dirinya lebih baik menjadi petani daripada menteri kepolisian. Saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah lima tahun," katanya. (iwh)