Yuk Mengenal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)

Masa reformasi melahirkan berbagai partai di Indonesia, salah satunya Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). PKP hadir sebagai jawaban menghadapi krisis multidimensi yang telah melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

PKP saat ini diketuai oleh Yussuf Solichien, Yussuf didapuk sebagai ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pasca mundurnya Diaz Hendropriyono dari kursi ketua umum.

1. Sejarah Singkat PKP

Sejarah PKP berawal dari dibentuknya Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada 1998 yang dikomandoi oleh Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu, Tatto S. Pradjamanggala, beserta tokoh-tokoh lainnya. 

GKPB dibentuk atas desakan untuk mencari jalan keluar dari krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1998, kondisi Indonesia saat itu mengharuskan sekelompok putra-putra bangsa untuk bertindak,  meluruskan,  dan memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga

Menohok! DPRD Jabar Desak Dedi Mulyadi Hentikan 'Pesta' Milangkala Tatar Sunda, Singgung Anggaran hingga Sejarah

Setelahnya, sebagian dari penggagas GKPB yaitu Try Sutrisno, Edi Sudradjat, Tatto S. Pradjamanggala dan Hayono Isman  menginginkan pembentukan partai politik, karena mereka merasa perlu untuk mempertajam perjuangan GKPB melalui partisipasi dalam penentuan arah kebijakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui Pemilu 1999.

Sementara itu, pelopor GKPB yang lain yakni Siswono Yudhohusodo, David Napitupulu, dan Sarwono Kusumaatmadja tetap melanjutkan perjuangan mereka melalui GKPB, mereka juga memberikan dukungan terhadap partai politik yang ingin dibentuk. 

Penyusunan Panitia Pembentukan Partai Politik akhirnya diumumkan pada 15 Desember 1998 di Gedung Jakarta Design Center dengan ketua  Edi Sudradjat dan Sekretaris Tatto S. Pradjamanggala. Selanjutnya pada 15 Januari 1999, diselenggarakanlah Deklarasi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

PKP yang merupakan pecahan Golkar berpendapat bahwa Golkar kurang kooperatif dengan gerakan reformasi yang saat itu aktif. PKP juga berpendapat bahwa sikap Golkar terhadap Pancasila dan UUD 1945 mengancam kesatuan Republik Indonesia.

Tercatat PKP merubah nama partainya sebanyak dua kali, pertama pada 2 September 2002 sebagai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), lalu dikembalikan lagi menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada 2 September 2021.

2. Kepesertaan Pemilu

Pada Pemilu 1999, PKP meraih 4 kursi dengan persentase 1,01 persen suara. Hasil ini tidak memenuhi syarat untuk maju dalam pemilu berikutnya, sehingga para anggota PKP membentuk partai baru dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.