Prabowo Kembangkan Tenaga Nuklir hingga 7 Gigawatt, Investor Global Mulai Masuk

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam peta energi nasional dengan memutuskan pengembangan tenaga nuklir skala besar hingga 7 Gigawatt.

Kebijakan ini menjadi sinyal kuat pergeseran strategi Indonesia menuju energi rendah karbon sekaligus penguatan kedaulatan energi jangka panjang.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan langkah awal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 500 Megawatt, yang akan dikembangkan bertahap hingga mencapai 7 Gigawatt pada 2034.

Sumber :

• Abdul Gani Siregar/tvOnenews.com

“Pemerintah juga telah memutuskan untuk memulai pengadaan 7 Gigawatt tenaga nuklir. Ini baru. Ini benar-benar baru. 500 Megawatt pada awalnya, seiring waktu hingga tahun 2034, akan menjadi 7 Gigawatt tenaga nuklir,” kata Hashim dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Shangri-La Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Hashim menegaskan, keputusan tersebut bukan sekadar wacana, melainkan telah menarik minat banyak negara untuk terlibat dalam investasi maupun penyediaan teknologi nuklir bagi Indonesia.

Baca Juga

Selat Hormuz Kembali Memanas, DPR Minta Semua Pihak Tahan Diri dan Utamakan Diplomasi

“Banyak negara telah menunjukkan niat untuk masuk dan berpartisipasi dalam investasi, juga menjual teknologi dan sebagainya,” ujarnya.

Menurut Hashim, pengembangan nuklir menjadi bagian dari komitmen pemerintah terhadap energi bersih dan berkelanjutan, meskipun tidak masuk dalam kategori solusi berbasis alam. 

Ia menyebut energi nuklir sebagai sumber energi hijau dengan emisi karbon yang sangat rendah.

“Sekali lagi, itu adalah bukti kuat lainnya dari komitmen terhadap yah ini bukan solusi berbasis alam, tapi ini hijau, ini adalah katakanlah energi netral karbon,” tegasnya.

Dalam peta transisi energi nasional, Hashim menyebut sumber energi lain tetap akan digunakan sebagai penopang. 

Gas alam diposisikan sebagai bahan bakar transisi sebelum dominasi energi bersih sepenuhnya tercapai.

“Sisanya akan disediakan oleh gas alam, yang mana kami dan saya rasa semua pihak menganggap ini sebagai bahan bakar transisi, tapi inilah niatnya dan sudah disiarkan,” jelas Hashim.

Sementara itu, Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan pengembangan nuklir sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo di sektor energi, yakni kedaulatan, ketahanan, dan swasembada energi nasional.