Atalia Bergetar Soroti Anak SD Gantung Diri di NTT, Singgung Dampak Besar Kemiskinan: Prihatin Saja Tidak Cukup!

Sementara, masyarakat pedesaan di NTT, mendominasi angka kemiskinan mencapai 23,02 persen. Jika membandingkan angka di wilayah perkotaan yang hanya 8,11 persen, angka kemiskinan di desa jauh lebih tinggi.

"Saya mendorong agar pemutakhiran data kependudukan dan DTSEN dilakukan secara berkala guna memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran," pesan dia.

Desak Prioritaskan Program Sekolah Rakyat di Daerah 3T

Perempuan berusia 52 tahun ini mengapresiasi gebrakan pemerintah membuat Program Sekolah Rakyat (SR). Langkah ini kebetulan berasal dari inisiasi Kementerian Sosial (Kemensos).

Negara terus berupaya untuk membuka akses pendidikan untuk anak bangsa, terutama anak-anak dari keluarga miskin (desil-1) dan miskin ekstrem (desil-2).

Namun begitu, ia mendesak pemerintah perlu memprioritaskan Program SR. Tujuannya memberikan jaring pengaman pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan ekstrem, khususnya di daerah 3T.

Baca Juga

SMAN 3 Bandung dan SMAN 5 Bandung Bertransformasi Jadi Sekolah Maung, Alumninya dari Ridwan Kamil hingga Didi Petet

"Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara yang sangat strategis. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi dengan layanan perlindungan sosial lainnya," terangnya.

Ia menyampaikan, komisi VIII DPR siap mengawal Program SR secara bersama-sama. Menurutnya, langkah efektif keberhasilan SR dikonvergensikan dengan program lain, seperti Program Bantuan Non Tunai (PBNT), Program Keluarga Harapan (PKH). hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pemetaan keluarga miskin penerima manfaat harus berjalan baik. Ia juga berharap keluarga miskin memperoleh paket bantuan secara komprehensif, seperti pendidikan, pendampingan, serta kebutuhan dasar keluarga.

Program SR, kata Atalia, tidak harus mengutamakan berupa sarana fisik sebagai memenuhi kebutuhan sekolah. Program ini wajib memperoleh dukungan psikologi sosial untuk anak serta menguatkan kapasitas orang tua.

Ia mendorong lintas sektoral dari sejumlah kementerian saling melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda), masyarakat, hingga pihak sekolah. Tujuannya memperoleh ruang sekolah yang aman dan nyaman agar kejadian distress anak bangsa tidak terulang lagi.

"Melalui kepekaan sosial, pendampingan, dan keberpihakan nyata kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pendidikan adalah hak dasar, bukan beban," tuturnya.

Pemilihan lokasi harus lebih selektif untuk mewujudkan Program SR. Pemerintah juga wajib memetakan program ini ke pedesaan lantaran banyak warga miskin belum terdata secara rapi.