DPR Minta Penonaktifan PBI BPJS Jangan Putus Layanan Pasien Kronis

“Hak atas kesehatan tidak boleh kalah oleh prosedur administratif,” ujarnya.

Edy juga menyinggung keterbatasan fiskal sebagai salah satu faktor di balik penonaktifan massal, mulai dari kuota PBI yang dibatasi sekitar 96,8 juta peserta hingga tekanan APBD akibat berkurangnya transfer ke daerah.

Perubahan basis data bahkan disebut telah menyebabkan jutaan peserta dinonaktifkan pada 2025 lalu.

Atas kondisi tersebut, Edy mendorong evaluasi menyeluruh melalui rapat bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan agar pembaruan data dilakukan secara akurat dan tidak memutus akses layanan bagi kelompok rentan.

Ia juga meminta Kemensos dan dinas sosial di daerah tidak menonaktifkan pasien dengan penyakit kronis serta melakukan verifikasi langsung ke lapangan sebelum mengambil keputusan.

Selain itu, rencana penonaktifan diminta diumumkan secara terbuka di tingkat lingkungan.

Baca Juga

Segera Rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR RI Siap Bedah Motif dan Dalang di Balik Penyadapan Ilegal

“Dalam kondisi pasien sudah sakit dan baru tahu kepesertaannya nonaktif, reaktivasi harus segera dilakukan. Negara tidak boleh lambat ketika menyangkut keselamatan warganya,” kata Edy.

Ia menegaskan bahwa pembaruan data tidak boleh mengorbankan hak dasar masyarakat.

“Memastikan pasien gagal ginjal, pasien kanker, dan anak-anak tetap mendapat perawatan adalah kewajiban negara. Di situ kehadiran negara diuji,” ujarnya. (rpi/dpi)