Kebun Binatang Bandung Disegel Tiga Bulan, Farhan: Negara Ambil Alih Pengelolaan Transisi

Bandung, tvOnenews.com - Pemerintah mengambil alih pengelolaan sementara kawasan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo setelah izin lembaga konservasi resmi dicabut oleh Kementerian Kehutanan. 

Langkah tersebut ditandai dengan penyegelan area kebun binatang yang akan berlangsung maksimal selama tiga bulan. 

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan penyegelan dilakukan sebagai bagian dari penataan menyeluruh guna mengakhiri polemik panjang pengelolaan Bandung Zoo yang selama ini tak kunjung tuntas.

Menurut Farhan, pencabutan izin lembaga konservasi sekaligus pengembalian penguasaan lahan kepada Pemkot Bandung menjadi dasar disepakatinya skema penanganan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Sumber :

• Cepi Kurnia/tvOne

“Penanganan satwa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Sementara Pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab atas operasional kawasan, termasuk penggajian karyawan,” kata Farhan, Jumat (6/2/2026).

Baca Juga

Sebanyak 11 Rumah Terbakar di Sekitar Pool Damri, Farhan Pastikan Warga Terdampak Tertangani

Ia menjelaskan, masa transisi ini akan dimanfaatkan untuk merumuskan konsep baru pengelolaan Bandung Zoo. 

Ke depan, pengelolaan kawasan akan diserahkan kepada lembaga konservasi berbadan hukum melalui proses seleksi terbuka.

“Saat ini konsepnya belum ditetapkan. Kami akan membentuk komite yang melibatkan Pemkot Bandung, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Kehutanan untuk menyusunnya,” kata Farhan.

Selama masa transisi berlangsung, Farhan menegaskan Bandung Zoo tetap ditutup untuk umum. Penutupan dilakukan demi menjaga stabilitas kawasan sekaligus mencegah munculnya konflik baru.

“Penyegelan berlaku maksimal tiga bulan. Sesuai aturan perundang-undangan, kebun binatang memang harus dikelola oleh lembaga konservasi yang berbadan hukum,” tegasnya.

Farhan menambahkan, pengambilalihan sementara ini tidak terlepas dari konflik internal berkepanjangan yang terjadi di tubuh pengelola lama. Situasi tersebut membuat pengelolaan kawasan tidak berjalan optimal.

“Konflik memuncak hingga terjadi bentrokan dan persoalan pendanaan antar-pengurus. Kawasan menjadi terbengkalai, sehingga negara harus hadir secara penuh, baik dari pusat, provinsi, maupun kota,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawa Pudiyatmoko, menyatakan pemerintah pusat dan Pemkot Bandung telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengatasi kebuntuan pasca pencabutan izin.

“Kesepakatan ini bertujuan menjamin kesejahteraan satwa sekaligus memastikan karyawan tetap dapat bekerja sehingga operasional dasar tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menegaskan pembagian tanggung jawab selama masa transisi telah diatur secara jelas. Pemerintah pusat fokus pada perawatan satwa, mulai dari kesehatan hingga pemenuhan pakan.

“Sedangkan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung. Ini adalah bentuk kehadiran negara agar seluruh aspek dapat berjalan dengan baik,” katanya. (cep/muu)